KOTA –
Pelaksanaan seleksi perangkat desa terus menuai konflik. Kepala DPMD Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariogi mengaku mendapatkan fitnah dirinya telah mendapatkan uang hingga Rp 5,4 miliar dari pelaksanaan seleksi perangkat.
“Iya, ada fitnah seperti itu. Katanya nerima uang hingga miliaran,” ujar Tursilowanto usai mengikuti hearing dengan Komisi I yang digelar secara tertutup, kemarin.
Menurut dia, pihaknya siap diperiksa jika memang benar telah menerima uang dari proses seleksi ini. Kalau terbukti, pihaknya siap jika harus dipecat hari ini juga. “Silahkan saya diperiksa kalau memang menerima uang tersebut. Saya siap dipecat jika itu benar,” tegasnya.
Dikatakan, pihaknya selama ini selalu mengingatkan kepada para Camat dan Kepala Desa agar tidak main-main pada seleksi perangkat. Sebab, pihaknya bersama bupati sudah meminta pengawasan dari siber pungli. “Saya malah berkali-kali mengingatkan. Ini dipantau langsung tim saber pungli,” pungkasnya.
Ditambahkan, terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul didesa-desa pihaknya memang tidak mengetahui sama sekali. Sebab, sampai saat ini belum semua desa melaporkan kepada DMPD terkait pelaksanaan seleksi. “Menurut aturannyakan memang itu wewenang penuh desa. Jadi kami tidak bisa ikut intervensi,” imbuh dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan pihaknya meminta agar proses seleksi perangkat dihentikan sementara. Sebab, masih banyak multi tafsir dari aturan yang ada. “Harus disamakan dulu persepsi terkait aturan yang ada. Di desa persepsi dan tafsirannya masih beda-beda,” terangnya.
Ditambahkan, pihaknya meminta DPMD untuk mengumpulkan seluruh desa sebelum seleksi perangkat dilanjutkan. Ini dilakukan untuk menyamakan tafsir dari aturan yang ada. “Kalau belum sama seperti ini rawan menimbulkan konflik,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Ketua AKD Kabupaten Gresik Nurul Yatim mengaku tidak mempermasalahkan rencana pemendingan proses seleksi perangkat. Memang di desa masih banyak yang berbeda tafsir terkait aturan yang ada. “Perbup yang dibuat pemerintah sangat tidak rinci jadi kami menafsirkan sesuai yang ada disana,” pungkas dia. (rof)
Editor : Administrator