KEBOMAS - Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)
2017, sebesar Rp 153 miliar bukan karena organisasi perangkat daerah (OPD) malas bekerja. Itu terjadi karena kebijakan penggunaan anggaran yang diawasi secara ketat oleh pimpinan.
“Jumlah Silpa Rp 153 miliar ini murni dari penghematan setelah semua program dilaksanakan," kata Bupati Gresik Sambari Hakim Radianto dalam apel jajaran di Kantor Bupati, kemarin.
Disebutkan, perhitungannya dari total anggaran 2017 kemudian dikurangi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sehingga nilai SILPA sebesar Rp 153 miliar. "Prinsipnya semua sudah dilaksanakan” tandas Sambari.
Ditambahkan, SILPA sampai tanggal 31 Desember 2017 pukul 24.00 yang mencapai Rp 153 miliar. Jumlah ini lebih besar dari perkiraan yang hanya Rp 100 miliar. "Memang saat itu pada Jumat pagi tanggal 29 Desember 2017 Bupati menyebutkan jumlah Silpa hanya Rp 81 miliar," terang dia.
Dikatakan, kebijakan pengetatan anggaran juga dilakukan tahun ini. Bahkan secara khusus, Bupati Sambari meminta seluruh kepala OPD menandatangani perjanjian pakta integritas.
Menurut Sambari, Penandatanganan antara Kepala OPD dengan Bupati Gresik ini dilakukan setelah semua berkas program dari seluruh OPD dipelajari. “Dalam seminggu terakhir ini kita telah membuka seluruh program dan anggaran dari seluruh OPD," terang dia.
Selanjutnya, imbuh bupati, seluruh kepala OPD mempresentasikan dihadapan dirinya dan tim. Nantinya tim akan memutuskan, setelah merevisi segala sesuatunya untuk perbaikan.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat dan bawahannya untuk bekerja lebih hati-hati. “Semua kesalahan, kepala OPD yang bersangkutan harus ikut bertanggungjawab. Untuk itu para pimpinan jangan hanya pasrah saja atas kinerja bawahannya. Tolong apabila ada pengajuan anggaran yang tidak pantas untuk dilaksanakan agar jangan ditandatangani. Saya tidak mungkin membaca satu persatu. Untuk itu anda harus cek dan ricek,” tegas Sambari seakan.
Di tempat yang sama Kabag Humas dan Protokol, Suyono mengatakan, tahun ini bupati mengawal langsung program kerja. Itu dimulai sejak perencanaan, penganggaran maupun saat pelaksanaan.
“Bupati banyak mengevaluasi anggaran yang tidak masuk akal dan yang tak mungkin bisa dilaksanakan, atau bahkan ada anggaran yang terlampau besar Bupati tak segan-segan untuk merevisi,” pungkas Suyono. (rof/ris)
Editor : Administrator