Rawan Jual Beli, Pengisian Perangkat Disorot

Administrator • Dipublikasikan Kamis, 4 Januari 2018 | 16:07 WIB
Rawan Jual Beli, Pengisian Perangkat Disorot
Rawan Jual Beli, Pengisian Perangkat Disorot

KEBOMAS –


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik bakal memperkatat pengawasan pengisian perangkat desa. Pasalnya, DPMD mendapatkan banyak laporan terkait proses pengisian tersebut. Jika terbukti, DPMD tidak segan-segan untuk membatalkan proses pengisian perangkat dan dilakukan pengisian ulang.


Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Desa Muchid mengatakan memang banyak laporan masuk. Tetapi pihaknya perlu melakukan konfirmasi terkait kebenaran laporan tersebut. "Kami akan melalukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut," ujarnya.


Beberapa kejanggalan pengisian perangkat memang banyak menjadi sorotan. Di antaranya, terkait isu jual beli jabatan, kesalahan mekanisme serta tidak transparannya pengumuman pengisian perangkat. "Kami memperingatkan kepada seluruh P3D untuk bekerja sesuai aturan yang ada," katanya.


Ditambahkan, terkait beberapa Asosiasi Kepala Desa (AKD) kecamatan yang mengakomodir penyelenggaraan, pihaknya tidak mempersoalkan. Sepanjang, hal ini disepakati seluruh desa. "Sebab kewenangan pengisian perangkat sepenuhnya ada di P3D desa bukan AKD maupun kecamatan," ungkapnya.


Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Gresik menyoroti AKD kecamatan Duduk Sampeyan yang memaksa untuk mengakomodir pengisian perangkat. Bahkan, pihaknya mendapat informasi AKD yang menjadi pihak ketiga untuk menyiapkan soal ujian. "Ini jelas tidak boleh. Pihaknya ketiga harusnya lembaga perguruan tinggi," katanya.


Ditambahkan, pihaknya meminta DPMD untuk turun tangan mengatasi persoalan pengisian perangkat. Jangan sampai hal ini menimbulkan kegaduhan di desa. "Harus turun mereka. Meskipun wewenangnya di desa DPMD memiliki kewajiban untuk mengawasi," ungkapnya.


Terpisah, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib mengatakan permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di satu kecamatan. Tetapi terjadi dihampir seluruh wilayah. "Nanti kami minta Komisi I menindaklanjuti agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari," imbuhnya. (rof)


 



 

Editor : Administrator