KOTA –
Persoalan hibah di SMA swasta masih terjadi perdebatan antara Dinas Pendidikan
(Dispendik) Gresik dengan DPRD Kabupaten Gresik. Dewan yang berpatokan dengan hasil konsultasi Biro Hukum Pemprov Jatim keukeh untuk memberikan hibah untuk SMA swasta. Sedangkan Dispendik yang berpatokan pada hasil konsultasi di Kemendagri tetap menolak memberikan hibah langsung dari dinas ke yayasan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan pihaknya sudah menganggarkan hibah untuk SMA swasta tahun 2018 mendatang. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 2 miliar. “Sudah kami anggarkan lagi di APBD 2018 untuk hibah SMA swasta,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, sesuai dengan petunjuk Biro Hukum Pemprov Jatim, hibah untuk SMA swasta bisa langsung diberikan dengan catatan penerimanya adalah yayasan. Sehingga, untuk proposal yang mengajukan adalah yayasan bukan sekolah. “Ini sudah sesuai petunjuk dari Biro Hukum Pemprov Jatim,” ungkap dia.
Dikatakan, untuk hibah tahun 2017 memang batal dicairkan lantaran waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk melakukan perubahan proposal dari sekolah ke yayasan. Sehhingga, pihaknya menganggarkan kembali tahun 2018. “Untuk penerimanya tetap sama dengan penerima tahun 2017 ini namun dengan nama yayasan,” imbuh dia.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Gresik KHoirul Huda. Menurut dia, memang dari awal Dispendik tidak berani jika hibah langsung ke yayasan. Meskipun sudah ada konsultasi kepada Biro Hukum Pemprov Jatim. “Tapi saya tidak tahu hasil akhirnya karena saat pembahasan finalisasi saya tidak ikut,” pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik Mahin mengatakan untuk hibah SMA swasta tetap harus melalui Pemprov Jatim. Ini sesuai dengan konsultasi yang ia lakukan di Kemendagri. “Tetap harus dari hibah Pemkab Gresik ke Pemprov Jatim. D an ini wewenangnya di Bappeda,” katanya. (rof)
Editor : Administrator