KOTA –
Pengajuan Peraturan Bupati (Perbup) tentang batasan jam operasional warung yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapat kritikan dari Bagian Hukum Pemkab Gresik. Pasalnya, Bagian Hukum tidak menemukan landasan hukum terkait pembatasan jam operasional tersebut. Rencananya, Bagian Hukum akan mengundang Satpol PP untuk mengkaji rencana aturan tersebut.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Edi Hadi Siswoyo mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menemukan landasan hukum untuk pembatasan jam operasional warung. Sebab, hal ini berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat. “Kalau batasan jam operasional saya kira sangat sulit,” ujarnya, kemarin.
Dikatakan, salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan adalah aturan tentang penjaga warung yang wajib laki-laki pada malam hari. Selain itu, juga terkait aturan batasan pemutaran musik hingga pukul 21.00. “Kalau ini masih bisa, karena masuk pada aturan ketertiban umum,” ungkap dia.
Ditambahkan, saat ini pihaknya belum bisa memutuskan terkait pengajuan perbup tersebut. Sebab, pihaknya masih terus melakukan kajian dan rencananya juga akan memanggil Satpol PP Gresik untuk dilakukan forum diskusi. “Kami masih terus mengkaji rencana Satpol PP tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Gresik sudah mengajukan perubahan peraturan bupati (perbup) untuk merubah peraturan tentang jam operasional warung. Kepala Dinas Satpol PP Gresik Achmad Nurudin mengatakan pihaknya sudah mengajukan kepada Bagian Hukum Pemkab Gresik. Namun, pihaknya belum mengetahui sejauh mana kelanjutannya. “Sudah kami ajukan kepada Bagian Hukum, kami masih menunggu dari mereka,” ujarnya.
Menurut dia, pihaknya bakal merubah aturan jam operasional warung maksimal buka hingga pukul 21.00. Menurut dia, jam operasional hingga tengah malam memang membuat kemungkinan transaksi prostitusi terjadi. “Jadi silahkan buka dari pagi yang jelas tutupnya harus pukul 21.00,” ungkap dia. (rof)
Editor : Administrator