DRIYOREJO – Pembangunan Jalan Raya Driyorejo-Lakasantri menjadi sorotan kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Pasalnya, pembangunan jalan beton sepanjang 1,3 kilometer tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sehingga, Komisi III DPRD Kabupaten Gresik mendesak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memberikan sanksi tegas kepada kontraktor serta konsultan pengawas.
Pantauan di lapangan, proyek betonisasi Jalan Driyorejo-Lakasantri terlihat amburadul. Di beberapa bagian, ketinggian jalan lebih rendah dibanding dengan saluran air di sebelahnya. Selain itu, beton box culvert yang dibuat sendiri oleh kontraktor terlihat banyak yang terkikis.
Dari data yang berhasil dihimpun, proyek jalan beton tersebut dikerjakan PT Tripalindo dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar. Sesuai dengan batas kontrak, seharusnya proyek tersebut sudah selesai pada 14 Agustus lalu. Namun, lantaran sempat mendapat protes dari warga kontraktor mendapatkan addendum atau tambahan waktu selama satu bulan hingga 14 September lalu. Namun nyatanya sampai saat ini pelaksanaan proyek belum juga selesai.
Anggota DPRD Gresik dari daerah pemilihan (Dapil) Driyorejo-Wringinanom Tri Purwito menyesalkan pekerjaan proyek jalan tersebut. Sejak awal dimulai, pihaknya sudah beberapa kali memberikan kritik. “Masak iya ada jalan tingginya lebih rendah dari saluran air. Nanti jalannya yang jadi saluran air kalua begitu caranya,” ujarnya, kemarin.
Selain persoalan ketinggian jalan, pihaknya juga menyoroti spesifikasi pembangunan jalan dan box culvert. Sebab, seharusnya box culvert itu sudah dalam bentuk jadi tinggal dipasang. Namun, yang terjadi di lapangan box culvert dibuat di tempat. “Dan saat ini kondisinya sudah terkikis. Dan ternyata besi ramnya hanya satu lonjor,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Komisi III DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Kusriyanto mengatakan pihaknya bakal memanggil DPU Kabupaten Gresik untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. “Sebab, dari pertemuan awal dulu memang ada penambahan addendum tanpa denda karena terjadi protes warga. Tapi ini sudah melewati batas waktu addendum proyek belum selesai,” kata dia.
Ditambahkan, selain mempersoalkan kinerja kontraktor pihaknya juga akan mempertanyakan terkait kinerja konsultan proyek serta tim pengawas dari DPU Gresik. Sebab, selama ini banyak proyek yang tidak sesuai spesifikasi karena lemahnya pengawasan dari tim PU. “Nanti akan kami persoalkan masalah jalan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPU Kabupaten Gresik Dhianita belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telefon selulernya hanya terdengar nada deringnya saja. (rof/ris)
Editor : Administrator