KOTA –
Kalangan DPRD Kabupaten Gresik bakal segera menindaklanjuti ratusan perda mandul. Kemarin, Badan Pembentukan (Bapem) Perda DPRD Kabupaten Gresik memutuskan untuk membahas 7 di antara ratusan perda tersebut. Rencananya, perda-perda tersebut bakal dimasukkan ke dalam program pembentukan (propem) perda tahun 2018 mendatang.
Ketua Bapem Perda DPRD Kabupaten Gresik Suberi mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi dengan Bagian Hukum Pemkab Gresik. Hasilnya, sejak tahun 2000 sampai tahun 2017 ada 309 perda yang mandul. “Kami sudha beberapa kali melakukan pembahasan dengan bagian hukum,” ujarnya, kemarin.
Dikatakan, dari hasil pembahasan awal memang ada 7 perda yang bakal menjadi prioritas untuk dilakukan perubahan. Perda-perda tersebut memang berkaitan dengan retribusi yang diharapakan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Nanti akan kami ajukan pada Propem Perda 2018 mendatang,” ungkap dia.
Menurut dia, untuk perda-perda yang lainnya nanti akan dilakukan pembahasan lagi secara bertahap. Sebab, jumlahnya sangat banyak dan harus dilakukan pemilahan mana yang harus dihapus dan mana yang harus dilakukan revisi. “Jumlahnya sangat banyak, jadi kami bahas bertahap,” terangnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bapem Perda DPRD Gresik Noto Utomo. Menurut dia, sebagian perda yang kadaluarsa tersebut sudah ada penyesuaian dalam Perda Perubahan. Dan perda perubahan tersebut yang saat ini berlaku Gresik. "Kami tidak menghendaki perda yang tak berlaku itu, menjadi tanggungan Bapem Perda DPRD Gresik. Makanya, kami mengusulkan dilakukan pencabutan," ungkap dia.
Hanya saja, terjadi pro dan kontra di internal dewan agar berhati-hati dalam mengambil langkah pencabutan perda yang kadaluarsa tersebut. Maka, disepakati perlu konsultasi dulu ke Kemunkum HAM sebelum pencabutan perda. “Tapi, kita belum konsultasi ke Kemenkum HAM sampai saat ini," tuturnya.
Ditambahkan, saat ini,Bapem Perda DPRD Gresik tengah mengumpulkan usulan dari komisi-komisi di DPRD Gresik untuk judul rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) pada tahun 2018 mendatang. "Sudah diawali pengusulan dan ditandatangani oleh komisi, tapi belum sampai ke Bapem Perda," pungkas dia. (rof)
Editor : Administrator