CERME - Maraknya kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel kereta api (KA) tanpa palang pintu mendapat respon positif dari Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik. Dishub berencana mengajukan anggaran untuk pemasangan palang pintu pada APBD Gresik. Sebab, sebelumnya pengajuan bantuan dari pusat tidak kunjung mendapatkan respon.
Dari data yang berhasil dihimpun, saat ini ada tiga perlintasan KA yang urgen untuk diberikan palang pintu. Yakni, perlintasan KA di Desa Setrohadi, perlintasan KA di Desa Tumapel dan perlintasan KA di Desa Tambakrejo. Selain tiga lokasi tersebut, masih ada satu desa lagi yang belum berpalang pintu namun terdapat sirine yakni di Desa Sumari.
Kasi Kereta dan Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik Sugianto mengatakan, pihaknya sejak tahun 2016 lalu sudah mengajukan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum ada realisasi. “Kami sudah lama mengajukan, tapi tidak ada realisasi dari pusat,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, jika bantuan pusat turun, pihaknya sudah berencana memasang palang pintu di setiap desa yang dilintasi rel kereta. Rencanya tahun depan 3 desa akan dipasangi palang pinti. Di antaranya, Desa Setrohadi, Tambakrejo dan Tumapel. “Sedangkan untuk akhir tahun ini, Dishub juga berencana memasang pos untuk petugas penjaga,” terangnya.
Ditambahkan, jika memang bantuan pusat tidak bisa turun pihaknya berharap bisa tercover dari APBD Gresik. Namun, memang kalau menggunakan APBD Gresik pihaknya akan menurunkan spesifikasinya. “Kalau dari pusat, pertitiknya membutuhkan hampir Rp 1,7 miliar. Tapi kalau menggunakan anggaran APBD Gresik kami hanya membutuhkan Rp 250 juta pertitik,” imbuh dia.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Komisi III DPRD Gresik Achmad Kusriyanto mengatakan pihaknya bakal memanggil Dishub untuk membahas persoalan ini. Pihaknya meminta Dishub menyiapkan kebutuhan anggaran pembuatan palang pintu. “Kalau hanya Rp 250 juta, kami kira APBD sangat sanggup mengcover,” katanya.
Ditambahkan, selama ini pihaknya belum menerima pengajuan anggaran untuk palang pintu dari pemerintah. Makanya, pihaknya perlu melakukan koordinasi terkait aturan dan kewenangan pemasangan palang pintu. “Kalau memang daerah bisa, nanti pada tahun 2018 kami pastikan tersedia anggarannya,” imbuh dia. (rof/ris)
Editor : Administrator