Bangun Wisata Manfaatkan Zona Pengembangan

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 17 Oktober 2017 | 00:38 WIB
Bangun Wisata Manfaatkan Zona Pengembangan
Bangun Wisata Manfaatkan Zona Pengembangan

KEBOMAS – Status objek wisata menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Pulau Bawean. Hampir seluruh destinasi di pulau tersebut berstatus cagar alam milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dengan begitu pembangunan objek wisaya perlu perubahan status menjadi wisata alam. Itu pun memerlukan waktu yang tak singkat.


Proses penurunan status dari cagar alam menjadi wisata alam berada di BKSDA pusat. Hanya saja selama ini masih ada celah untuk melakukan pengembangan. Salah satunya, dengan perbaikan terhadap infrastruktur pendukung lainnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Gresik Migfar Syukur mengatakan penurunan status cagar alam Pulau Bawean memang menjadi kunci pengembangan wisata. “Sebab, untuk status cagar alam memang sulit untuk dilakukan perbaikan potensi wisata,” ujarnya, kemarin.


Meski begitu, lanjut Migfar, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BKSDA terkait kemungkinan pengembangan yang bisa dilakukan tanpa menunggu proses penurunan status tersebut. Yakni dengan melihat ring cagar budayanya. “Memang ada zona inti dan zona pengembangan. Nah, zona pengembangan inilah yang memungkinkan untuk perbaikan destinasi,” terang dia.


Dikatakan, beberapa waktu lalu tim dari BKSDA sudah memberikan sinyal terkait hal itu. Misalnya, untuk wisata Danau Kastoba, pihaknya diiperbolehkan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana di sebelum lokasi destinasi. “Memang hanya viewnya nanti yang bisa didapatkan. Sebab, obyek Danau Kastoba sendiri masuk kategori cagar alam,” ungkapnya.


Sementara itu, kalangan dewan meminta agar Disparbud intens melakukan komunikasi dengan BKSDA. Sebab, untuk pengembangan wisata Bawean sangat mungkin dilakukan. Mungkin bisa malakukan MoU atau seperti apa. “Selama ini kami sangat mendukung rencana ini, tapi tidak pernah bisa terlaksana,” kata Anggota Komisi II DPRD Gresik Zulfan Hasyim.


Menurut dia, pada tahun 2010 lalu dewan juga telah memberikan anggaran untuk pengembangan wisata Bawean. Namun, anggaran tersebut tidak pernah terserap karena terkendala status alam. “Kami sangat mendukung, kami juga pernah memberikan anggaran untuk itu,” terangnya.


Ditambahkan, pihaknya meminta Disparbud untuk belajar dari Pemerintah Banyuwangi. Sebab, mereka berhasil mengelola Pulau Merah yang sebelumnya juga terkendala masalah status alam. “Itu bisa menjadi referensi, mungkin Disparbud bisa melakukan study banding,” imbuh dia. (rof/rtn)



 

Editor : Administrator