Kekurangan Siltap Bisa Ditutup

Administrator • Dipublikasikan Sabtu, 30 September 2017 | 17:22 WIB
Kekurangan Siltap Bisa Ditutup
Kekurangan Siltap Bisa Ditutup

DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik membantah adanya kekurangan penghasilan tetap (siltap) desa. Pasalnya, DPMD Gresik sudah menyampaikan jika kekurangan tersebut bisa ditutup dengan Anggaran Bagi Hasil Pajak (BHP). Untuk desa yang masih mempersoalkan hal itu, kemungkinan lantaran tidak memahami kebijakan pemkab.


Kepala DPMD Gresik Tursilowanto Hariogi mengatakan pihaknya sudah pernah menyampaikan bahwa kekurangan bisa ditutup dengan BHP. Jadi, pihaknya meminta desa tidak lagi mempersoalkan. "Kan sudah saya sampaikan, kenapa kok dikeluhkan lagi," ujarnya.


Menurut dia, pihaknya tidak mungkin membuat perbup tapi tidak sesuai kebutuhan. Jadi, pemerintah desa tidak perlu mempersoalkan hal itu. Pasti ada solusinya. "Mekanismenya juga sudah kami beritahukan kepada pemdes," kata dia.


Ditambahkan, untuk menaikan ADD itu sangat sulit dilakukan. Sebab, perhitungan ADD sudah dilakukan secara proporsional dan sesuai aturan yang ada. "Yang jelas bisa ditutup dengan BHP," tegasnya.


Sebelumnya,  dari Informasi yang berhasil dihimpun, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Gresik siltap yang diterima desa sebesar 60 persen dari ADD yang besarannya di bawah Rp 500 juta. Untuk ADD di atas Rp 500 juta siltapnya hanya 40 persen. Namun, meskipun siltapnya 60 persen ADD, ternyata jumlah tersebut masih belum mencukupi.


Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Duduksampeyan Said membenarkan informasi tersebut. Menurut dia, rata-rata ADD yang diterima desa hanya Rp 300 juta. Jadi, 60 persennya hanya sekitar Rp 190 juta. "Padahal untuk membayar perangkat kami butuh sekitar Rp 240 juta," ujarnya, kemarin.



Dijelaskan, angka Rp 240 juta tersebut untuk membayar 7 perangkat desa, satu kades serta satu sekertaris desa non PNS selama satu tahun. Dengan rincian, gaji kades setiap bulan Rp 3,5 juta, perangkat Rp 2 juta dan sekdes sebesar Rp 2,5 juta. "Angka tersebut sudah sesuai perbup. Jadi kami tidak bisa mmenurunkan angka tersebut," ungkap dia. (rof/ris)

Editor : Administrator