KOTA –Maraknya tambang illegal di wilayah Gresik utara dikeluhkan banyak kepala desa (kades). Sebab, mereka kesulitan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sekitar. Apalagi, kini kewenangan tidak lagi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.
“Apa yang harus saya lakukan, di desa saya ada tambang tanpa izin yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Mau lapor ke Pemkab Gresik, ternyata buka kewenangannya. Jadi saya hanya diam meski banyak masyarakat yang mengeluh,” uja salah satu kades di Kecamatan Dukun yang tidak mau disebutkan namanya.
Menanggapi hal ini, Dewi Kurniawati perwakilan Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur menyatakan, sejak tahun 2014 pihaknya hanya mengeluarkan 7 izin perusahaan pertambangan untuk Kabupaten Gresik. “Untuk Gresik hanya ada 7 tambang yang memiliki izin, sisanya kami pastikan illegal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Suyono mengatakan, sejak keluarnya Peraturan pemerintah (Perpu) pengganti Undang-Undang (UU) 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah (Pemda) tidak lagi bisa mengeluarkan izin tambang. Poin penting ini tertuang di lampiran UU 23/2014 atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
“Sejak beralihnya pemberian izin pertambangan mulai 2014. Dari 21 ijin yang ada sebelumnya, saat ini tinggal 7 izin pertambangan yang masih berlaku maksimal sampai tahun 2019,” tambah Suyono. (rof)
Editor : Administrator