Setoran BPHTB Terancam Merosot

Administrator • Dipublikasikan Jumat, 29 September 2017 | 21:55 WIB
Setoran BPHTB Terancam Merosot
Setoran BPHTB Terancam Merosot

UPAYA Komisi II DPRD Gresik menolak pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gagal terlaksana. Sehingga, pendapatan dari sektor BPHTB terancam mengalami kemerosotan. Padahal, pendapatan ini merupakan salah satu primadona daerah.


Berdasarkan hasil konsultasi di Kementrian Agraria dan Tata Ruang, aturan BPHTB terhutang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) 35/2015. Sehingga, aturan tersebut tetap harus dilakukan BPN diseluruh Indonesia. Kebijakan ini murni untuk menyelesaikan persoalan sertifikasi tanah.


Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah mengatakan dari hasil konsultasi aturan tersebut harus tetap dilakukan. Sehingga, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. "Itu sudah kebijakan dari pusat, jadi tidak bisa diganggu gugat lagi," ujarnya, kemarin.


Meski begitu, lanjut dia, dari hasil konsultasi tersebut Kementrian akan membuat kebijakan terkait sinkronisasi BPN dan Pemda. Dimana nanti BPN akan berkoordinasi dengan pemda terkait sertifikat yang keluar tanpa bayar BPHTB. "Data ini nanti bisa digunakan untuk menghitung potensi BPHTB terhutang," katanya.


Hal senada disampaikan Sekertaris Komisi II DPRD Gresik Asroin Widiana. Menurut dia, kondisi ini membuat potensi pendapatan BPHTB merosot tajam. "Sudah pasti merosot, karena nanti masyarakat akan memanfaatkan BPHTB terhutang," kata dia.


Diterangkan, pihaknya meminta pemkab segera memikirkan potensi pendapatan lain untuk menutupi merosotnya BPHTB. Jika tidak, maka PAD Gresik pada tahun 2018 mendatang akan kembali menurun. "Harus segera dipikirkan bersama, untuk mencari potensi pendapatan lain," pungkas dia. (rof/ris) 



 

Editor : Administrator