KOTA - Wacana pengenaan pajak bagi pembeli smartphone membuat pasar menjadi gerah. Sebab, pengenaan pajak membuat konsumen mengurungkan niat membeli smarthpone mewah.
Galaxy Master Samsung Handle Head Produk (HHP) Jatim, Poerbo Ary Sadewo menuturkan, ritel maupun pihak distributor smartphone terus memberikan edukasi ke masyarakat. Intinya pembelian smartphone baru sudah dikenakan pajak ketika baru dibeli. Ini agar masyarakat tidak merasa takut saat membeli yang baru.
“Yang dibayangkan masyarakat saat ini adalah smartphone mewah atau baru dikenai pajak. Sehingga mereka takut mau ganti handphone. Padahal, barang-barang itu sudah dikenai pajak ketika baru dibeli, yaitu dengan PPN,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Supervisor Sales PT. World Innovative Telecommunication (Oppo) Area Gresik, Rifky Abdullah. Menurutnya, ada kekhawatiran di tengah masyarakat perihal dimasukkan handphone ke dalam kolom Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT PPh 2017.
“Memang belum berdampak langsung pada penjualan, namun konsumen cenderung wait and see saat ini,” imbuhnya.
Pengamat perpajakan Gresik, Firdaus Indrajaya Tuharea meminta, pemerintah memberikan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Jika tidak, hal ini dikhawatirkan memperkuat penjualan di pasar gelap (black market).
“Selama ini adanya PPn 10 persen untuk ponsel pintar telah menyebabkan gap atau selisih harga antara harga resmi dan harga di pasar gelap. Kalau masyarakat awam tidak mendapatkan edukasi yang menyeluruh tentunya akan membuat penjualan ponsel secara ilegal meningkat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara, Iswahyudi menghimbau agar masyarakat tidak khawatir bila diminta melaporkan smartphone ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak.
Pasalnya, pelaporan ini tidak mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak atas barang yang dilaporkan. Pasalnya barang-barang tersebut sudah dikenai pajak ketika baru dibeli, yaitu dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Tujuannya adalah memperkuat data perpajakan para wajib pajak. Setelah pelaporan itu maka tidak ada kewajiban untuk membayar pajak jika memang wajib pajak telah melaporkan SPT-nya dengan benar dan sesuai dengan ketentuannya,” ujarnya. (fir/ris)
Editor : Administrator