SMAN Bebankan Infratruktur ke Siswa

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 12 September 2017 | 18:15 WIB
Photo
Photo

KOTA – Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim terkait standar sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri mulai dikeluhkan. Seluruh SMA negeri di Gresik menarik biaya untuk pembangunan. Nilainya bervariasi, antara Rp 100 ribu hingga Rp 140 hingga ribu perbulan.


Penarikan biaya sumbangan pembangunan itu dibayarkan bersamaan dengan pembayaran SPP yang hanya ditarik Rp 95 ribu perbulan. Akibat pengenaan sumbangan pendidikan, biaya SPP membengkak antara Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu perbulan.


Salahsatu orang tua siswa SMAN 1 Kebomas mengatakan, dia terkejut dengan sumbangan pendidikan itu. Sebab, saat ditangani Pemkab Gresik, biaya seperti itu dilarang oleh Bupati Gresik. "Anak saya yang nomor satu sudah lulus SMAN 1 Gresik setahun lalu. Selama sekolah tidak ada biaya seperti itu. Lha tahun ini kok dikenakan, katanya dilarang," keluh warga Perumahan GKB ini.


Terkait pungutan ini, Kepala SMAN 1 Kebomas, Nurus Shobah menyatakan, sumbangan ditarik karena tidak ada dana untuk membiayai pengembangan sekolah. Dia mencontohkan, tahun ini ada tambahan rombongan belajar (rombel) atau kelas dari 5 menjadi 10.


"Tambahan itu tentu saja membutuhkan tenaga pendidik. Karena tidak ada tambahan guru PNS, maka ditambah guru GTT. Otomatis biaya itu tidak akan bisa mencukupi,” jelas Nurus Shobah.


Ditambahkan, tambahan biaya bulanan sudah dimintakan persetujuan komite sekolah. Masing-masing sekolah memiliki jumlah iuran yang berbeda, sesuai dengan RKAS yang disusun. “Kami menetapkan dana partispatif atau dana operasional mutu sebesar Rp 105 ribu,” sebut Shobah.


Bila ditotal, dengan SPP Rp 95 ribu per bulan, maka siswa dibebankan iuran per bulannya Rp 200 ribu. Ia mengatakan, tambahan iuran ini termausk masuk akal. Sebab, sepengetahuan komite, dengan persetujuan dan tanpa pemaksaan.


“Bahkan ada beberapa kategori anak yang digratiskan SPP dan iurannya, seperti anka yatim, keluarga pra sejahtera hingga yang memiliki surat keterangan tidak mampu,” lanjut dia.


Dijelaskan, banyak wai murid dan komite yang menyayangkan bila SPP hanya digunakan sebagai biaya operasional. Sehingga, mereka berinisiatif untuk mengatur dana partisipatif dalam peningkatan mutu. Mulai pembinaan untuk lomba, hingga ekstrakulikuler.


Tak hanya di SMAN 1 Kebomas, iuran juga ada di SMAN 1 Manyar. Dimana, siswa dibebankan tambahan iuran sebesar Rp 140 ribu. Penentuan tambahan iuran ini, dijelaskan Humas SMAN 1 Manyar Kustya. Menurutnya, penarikan biaya disesuaikan dengan kesepakatan komite. Tentunya, sesuai dengan RKAS yang melibatkan pembinaan untuk lomba, ekstrakulikuler dan perbaikan fasilitas yang disepakati bersama. Dia memberi contoh penyediaan lahan parkir. Ia menegaskan, tidak ada pemaksaan untuk tambahan iuran. “Bila memang tidak mampu, maka para siswa tidak diewajibkanmembayar. Jadi harus koperatif dna menunjukkan bahwa tidak mampu mislanya,” tutur dia.


Untuk di SMK sendiri juga sama, Kepala SMKN 1 Cerme Yoyok Triharyoko menuturkan, bahwasanya Rp. 135 ribu dan ada tabungan sebesar Rp 30 ribu. Sedang untuk iuran tambahan untuk pembinaan,  hingga untuk uji sertifikasi profesi sehingga total akhir Rp. 170 ribu. “Tetap kami aturkan sesuai dengan persetujaun komite,”  ungkapnya.


Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan SMA, SMK, dan PKLK Cabang Pendidikan Gresik Rita Riana menuturkan, saat ini berkas RKAS seluru sekolah yang mengajukan iuran tambahan sudah masuk di Provinsi. Menurutnya, hal tersebut tak menjadi masalah asal sesuai dengan kesepakatan. “Termasuk penggunaan dana, baik fisik maupun kegiatan,” terangnya.



Ia menambahkan, keputusan akhir masih menunggu Dinas Provinsi. Hanya saja, sekolah sudah bisa mnarik iuran atau wali murid bisa membayar iuran sesuai dnegan yang disepakati. “Pokoknya tidak ada pemaksaan, dan bila tidak bisa membayar tetap mengikuti prosedur yang disepakati pula,” imbuh dia. (est/ris)

Editor : Administrator
gresik