Kades Ditahan, Sipmatisan Demo Kejari

Administrator • Dipublikasikan Kamis, 31 Agustus 2017 | 19:28 WIB
Photo
Photo

BELASAN warga Desa Prambangan ditambah 10 kades anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik meluruk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Mereka mendesak kejaksaan menangguhkan penahanan Fariantono, Kades Prambangan dan Suliyono.


Hanya saja tuntutan ini tidak dikabulkan karena kasusnya sudah dlimpahkan ke Pengadilan Negeri Gresik. Sehingga kejaksaan tidak bisa memberikan penangguhan. Ketua AKD Gresik, Nurul Yatim bersama perwakilan demonstran dipersilakan masuk ke Aula Kejari Gresik. Dia menyampaikan aspirasi berupa permintaan penangguhan tema sejawatnya, Kades Prambangan Fariantono dan warganya Suliyono. "Kami tidak ingin mempengaruhi proses hukumnya, tapi kami juga tak ingin gara-gara kasus yang belum jelas ini pelayanan masyarakat terganggu," tandasnya.


Ditambahkan, Kades Prambangan Fariantono sangat dibutuhkan warganya terutama dalam hal administrasi. Termasuk juga kasus yang membuat Fariantono ditaham adalah urusan administrasi saja. Namun, semestinya kasus yang berkaitan dengan pelayanan administrasi tanah itu masuk wilayah perdata saja. "Ini ada orang beli tanah 2 hektare dan minta dibuatkan surat tanahnya 3 hekatre jelas ditolak. Dia lebih memilih bantu warganya sendiri daripada pengusaha," ujar dia.


Kepala Kejari Gresik, Pandoe Pramoekartika langsung menyatakan tidak bisa memberikan penangguhan. Bukan karena tidak mau, tapi kini kewenangan penahanan kedua tersangka ada di Pengadilan Negeri Gresik. "Itu sudah kewenangan kami. Sebelumnya berkas dan tahanan sudah kami limpahkan ke pengadilan," ucapnya.


Dia menyarankan agar kalau mau meminta penangguhan langsung ke pengadilan. Kumpulkan semua dukungan dari kades dan warga, lalu meminta penangguhan melalui kuasa hukum tersangka. "Kalau berkas masih di kami, pasti kami pertimbangkan untuk penangguhan. Namun ini semua sudah di pengadilan," jelas dia.


Perwakilan Kepala Desa dan warga pun balik. Mereka berencana menggelar aksi lanjutan di Pengadilan Negeri Gresik. Tuntutan mereka masih tetap sama yakni kedua tersangka bisa ditangguhkan dan tidak ditahan.



Seperti diketahui, tiga orang menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan surat riwayat tanah di Desa Prambangan Kecamatan Kebomas. Kades Prambangan Fariantono dan warganya kini ditahan di Rutan Kelas II B Cerme. Sedangkan Ayuni, 75, warga setempat yang mengaku sebagai pemilik sah tanah sengketa itu hanya jadi tahanan rumah dengan alasan suda tua. (bro/ris)                        

Editor : Administrator
gresik