KEBOMAS - Direktur Utama PT Garam nonaktif, Achmad Boediono didakwa melanggar pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Warga Perumahan Jatibening, Bekasi, Jawa Barat ini didakkwa menjual garam industri ke konsumen tanpa hak.
Dakwaan itu dibacakan oleh 7 orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Gresik, kemarin.
Dalam sidang yang dipimpin Putu Mahendra, tim JPU didatangkan dari Kejari Gresik, Kejati Jatim dan Kejaksaan Agung. Dalam dakwaannya, JPU menyatakan terdakwa bertanggungjawab atas 74 ribu ton garam industri yang dijual oleh PT Garam dengan harga jual garam konsumsi. Garam yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya itu dijual kepada 53 perusahaan.
“PT Garam bukan hanya memperdagangkan atau memindahtangankan, bahkan mengemas menjadi garam konsumsi untuk dijual kepada masyarakat,” ujar JPU Lyla Yurifa membacakan dakwaan.
Sesuai dengan perbuatannya itu, terdakwa telah melanggar pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai pelaku usaha, terdakwa telah memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang.
Usai dakwaan dibacakan, terdakwa diminta majelis hakim untuk menanggapinya. Terdakwa akan mengajukan pembelaan pada persidangan selanjutnya. Sidang ditunda selama satu minggu ke depan. Agendanya adalah pembacaan pembelaan terdakwa.
Kuasa hukum terdakwa Maha Awan Buwana menyampaikan, dakwaan yang disampaikan jaksa masih dipelajari. Dia berdalih, perusahaan terpaksa mengelola garam impor yang dikemas untuk konsumsi masyarakat karena faktor mendesak. Sebab, kebutuhan masyarakat saat mendekati lebaran meningkat.
Sehingga PT Garam terpaksa melanggar aturan dengan dalih demi kebaikan. Disamping itu dia menganggap bahwa tidak ada konsumen yang dirugikan. "PT Garam hanya mengemas 160 ton dari 75 ribu ton garam yang diimpor. Sebagian besarnya ada diwilayah lain," dalihnya.
Salah satu JPU, Hadi Sucipto menyatakan, berkas yang mendapatkan adalah Kejaksaan Agung. Sebab, penyidikan dilakukan Bareskrim Mabes Polri. Selain masalah perlindungan konsumen ada dakwaan lain yang menimpa terdakwa. “Sepertinya memang ada yang lain, seperti korupsi. Tapi kurang tahu karena langsung dari Kejagung,” pungkasnya.
Seperti diketahui, terdakwa ditahan Bareskrim Mabes Polri usai terungkap kasus penyelewengan kasus garam insutri dijual sebagai garam konsumsi. Setelah dilakukan penyidikan, ternyata tidak hanya pemalsuan peruntukan garam, tapi juga proses impor garam tersebut bermasalah. (bro/ris)
Editor : Administrator