Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Satpol PP akan membongkar bangunan liar dan alih fungsi serta reklame yang tidak memiliki izin. Pembongkaran dilakukan karena perizinannya belum lengkap atau tidak ada samasekali.
RENCANA Pemkab Gresik menertibkan bangunan tak berizin bakal menyasar seluruh bangunan liar. Salahsatunya alih fungsi perumahan menjadi lahan komersial di Perumahan Gresik Kota Baru. Sebab, hampir 70 persen bangunan komersial di perumahan paling luas di Gresik itu melanggar fungsi lahan.
Lahan komersial, terutama di sepanjang Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Kalimantan Perum GKB sejatinya adalah untuk perumahan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga untuk rumah tinggal. Namun, perubahan alih fungsi menjadi lahan komersial tidak ada yang mengajukan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Gresik.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Suyono menjelaskan, pembongkaran sesuai hasil rapat tim terpadu. Masing-masing Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Dinas Perhubungan.
Selain reklame, bangunan yang belum mengantongi izin bakal dibongkar oleh aparat penegak perda. Suyono menyebutkan, ada beberapa temuan yang disampaikan Bupati Gresik bahwa banyak rumah tinggal yang beralih fungsi. Mereka tidak dilengkapi dengan perizinan. Beberapa tempat usaha yang tidak punya izin Amdal lalin serta reklame yang perizinannya kurang lengkap.
“Untuk reklame, selama ini Pemkab Gresik memang sangat tegas. Salain memeriksa dari sisi izin reklamenya, kami juga menelisik izin bangunan reklame itu dipasang. Bahkan pada Sabtu lalu, Dinas Satpol PP Gresik menurunkan sepuluh titik reklame yang dipasang di Lokasi Kawasan Gresik Kota Baru,” ujar Suyono.
Kabag Humas mengutip pernyataan Bupati Sambari Halim Radianto yang menyoroti tidak lengkapnya perizinan tempat usaha. Terutama di komplek kawasan industri. Terkait hal itu, Bupati Sambari memerintahkan agar dinas yang berkompeten selalu berkoordinasi dengan pihak kawasan industry terkait.
Pada rapat itu Bupati juga memerintahkan agar tim Perizinan mendata perusahaan mana saja yang sudah mulai beraktivitas tapi perijinannya belum lengkap. "Kalau memang tidak punya itikad baik, tim perijinan berhak untuk menghentikan kegiatannya” ujar Suyono.
Demi ketertiban Kita Bersama, Bupati memerintahkan dengan tegas agar semua pelanggaran terutama yang tidak sesuai aturan harus ditertibkan. Beberapa aturan dalam penegakan tersebut yaitu Perda 15 tahun 2013 yaitu tentang ketentraman dan ketertiban umum, Perda 6 /2017 tentang IMB serta Peraturan Bupati 9/2016, tentang reklame. (rof/ris)
Editor : Administrator