KEBOMAS - Sejumlah pelaku usaha berharap program tol laut yang digagas pemerintah melibatkan pihak swasta. Alasannya, selama ini pengusaha pelayaran swasta kerap dibuat kelimpungan dengan program ini. Sebab mereka sulit bersaing dengan pelayaran BUMN atau nasional.
Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Gresik, Kasir Ibrahim mengatakan, selama 2 tahun berjalan, program tol laut dinilai banyak yang salah sasaran. Pebisnis kesulitan bersaing jika jalurnya sama dengan tol laut. Sebab, pelayaran swasta tidak disubsidi.
“Selama ini penentuan jalur tol laut dengan mekanisme tender yang ditentukan pemerintah juga sangat kaku. Khususnya mengenai jalur dan ketentuan besaran kapal yang akan dijadikan kapal tol laut,” ujar Kasir saat ditemui di kantornya, kemarin.
Kondisi itu, kata dia, mengakibatkan minimnya peran swasta ikut tender jalur tol laut. Sehingga perkembangannya berjalan lambat. Menurut Kasir, seharusnya pemerintah bisa fleksibel dalam menetapkan jalur tol laut dan kapal yang dijadikan sarananya.
“Sebaiknya pemerintah mengsinergikan program tol laut bersama swasta. Sehingga pemerintah tidak perlu membangun 100 kapal baru khusus tol laut," katanya.
Sementara itu, Abdur Rozaq salah satu pengusaha pelayaran di Gresik berpendapat sama. Program tol laut pemerintah untuk mengurangi disparitas harga dapat lebih efektif jika rute tol laut digabung dengan rute-rute milik pelayaran swasta yang sudah lebih dulu melayari rute tersebut.
"Saya rasa akan lebih baik kalau rute-rute tol laut itu kita kombinasikan dengan rute pengusaha pelayaran swasta, sehingga akan lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Diakuinya sebelum adanya Tol Laut, dirinya sudah menjalani trayek-trayek reguler ke banyak pelabuhan yang sudah terbangun ekonominya. “Seharusnya Tol Laut melayani trayek lain yang belum terbangun ekonominya. Sehingga bisa dibedakan antara jalur reguler dan jalur tol laut," pungkasnya. (fir/ris)
Editor : Administrator