KOTA – Badan Anggaran DPRD Gresik menilai kenaikan target Bea Perolahan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) cukup realistis. Sebab, masih ada potensi penggalian pajak BPHTB di beberapa wilayah. Salahsatunya pembebasan lahan di Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE). Sampai saat ini belum ada seperempatnya yang sudah bayar BPHTB.
Informasi yang berhasil dihimpun, dari total lahan yang dibutuhkan JIIPE sekitar 2.300 hektar baru sekitar 500 hektar yang membayar BPHTB. Sehingga, masih ada sekitar 1.800 hektar yang belum dilakukan transaksi. Dengan jumlah yang masih sekian banyak diharapkan bisa menggenjot pendapatan BPHTB.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Moh Syafi' AM mengatakan kenaikan ulang target BPHTB masih sangat realistis. Sebab, untuk pembebasan lahan JIIPE saja belum ada seperempatnya. "Iya, kami sudah punya data terkait hal itu," ujarnya, kemarin.
Menurut dia, kenaikan target BPHTB dari Rp 175 miliar menjadi Rp 190 miliar masih mungkin dipenuhi. Asalkan, proses transaksi jual beli tanah benar-benar terjadi. "Sekarang tinggal dilihat saja, lahan yang dibebaskan JIIPE berapa dan yang belum bayar BPHTB berapa," terang dia.
Dikatakan, pihaknya sudah meminta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk segera melakukan penelusuran. Sehingga, bisa diketahui data yang sesungguhnya terkait lahan yang sudah terbebaskan. "Kamu yakin target itu akan terpenuhi dan tidak akan terjadi defisit," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetti Sri Suparyati belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telefon selulernya hanya terdengar nada deringnya saja. (rof/ris)
Editor : Administrator