KOTA –DPRD Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali dibuat kalang kabut dengan kembali menurunnya pendapatan daerah. Padahal, sebelum Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dibacakan, posisi defisit APBD 2017 sudah 0 persen.
Namun, pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik bersama Tim-Anggaran (Tim-Ang) Pemkab Gresik usai rapat paripurna baru diketahui adanya pengeprasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, pengeprasan anggaran DAU yang dilakukan pemerintah pusat mencapai Rp 18 miliar.
Kondisi ini membuat kalangan dewan harus memutar otak untuk kembali mengepras anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini kalangan dewan masih terus melakukan pembahasan dengan Tim-Ang untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.
“Iya memang APBD 2017 kembali mengalami defisit karena DAU dikepras,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Nur Qolib, kemarin.
Hal senada disampaikan Anggota Banggar DPRD Gresik Moh Syafi’ AM. Menurut dia, sebelum KUPA –PPAS digedok posisi defisit anggaran sudah 0 persen. Namun, karena ada pengeprasan DAU pihaknya harus kembali memotong anggaran OPD. “Kami belum tahu, masih dibahas bagaimana kira-kira cara untuk menutup anggaran tersebut,” terang dia.
Sementara itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto saat membacakan nota KUPA-PPAS APBD 2017 memastikan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan dari target yang ditetapka. Permasalah utama antara lain, rasionalisasi pendapatan asli daerah, penyesuaian pendapatan perimbangan serta penyesuaian bantuan keuangan provinsi. “Untuk APBD 2017 yang ditargetkan sebesar Rp 2,9 triliun turun 5 persen menjadi Rp 2,7 triliun,” ungkapnya. (rof)
Editor : Administrator