KOTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) resah dengan maraknya penjualan tanah kavling di Gresik. Hal ini dikarenakan penjualan tanah kavling membuat persaingan pasar properti di Gresik menjadi tidak sehat.
Ketua Apersi Gresik, Koko Wijayanto mengatakan, banyak penjual tanah kavling hanya menyediakan lahan tanpa dilengkapi fasilitas umum (Fasum), fasilitas sosial (Fasos). Itu masih ditambah banyaknya penjual tanah kavling yang tidak berbadan hukum.
“Terus terang kami sebagai pengembang resmi yang mengikuti segala aturan merasa dirugikan dengan hal ini. Sebenarnya tidak masalah jual tanah kavling selama mengikuti aturan,” ujarnya.
Menurut Koko, dengan menjamurnya penjual tanah kavling membuat harga pemukiman untuk masyarakat menengah ke bawah menjadi sulit terjangkau. "Sekarang mana ada harga rumah di Gresik Rp 105 juta kebawah. Tidak cukup biaya tanah dan kontruksi rumah untuk warga miskin dengan adanya rumah sederhana tapak. Luasnya minimal 72 atau 6x12, tipe bangunan 36. Tidak ada lagi tipe bangunan 21," imbuhnya.
Koko menyarankan, pembuatan rumah sederhana tapak tanahnya dibebebaskan oleh Pemda sehingga biaya produksi bisa tercapai. Belum lagi pengembang harus menyediakan lahan 40 persen dari 100 persen lahan yang ada. Misalnya, untuk jalan, taman, makam dan tempat ibadah.
"Jual tanah kavling, cukup dipetak, buat jalan 3 meter, sudah cukup. Ini membuat persaingan bisnis properti menjadi tidak sehat," tandasnya.
Ditempat terpisah, Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu, dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Gresik Bambang Irianto, ada persyaratan yang harus dipenuhi pemilik tanah kavling sebelum melakukan penjualan. Salah satunya adalah harus ada bangunan minimal 5 sampai 10 unit yang bersifat permanen.
"Kita sudah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN,red) agar tidak melayani pembuatan sertifikat tanah kepada pengusaha tanah kavling yang tidak ada syarat tersebut," ujar Bambang. (fir/ris)
Editor : Administrator