KEBOMAS – Pemkab Gresik dan USAID IUWASH Plus menyepakati rencana pencapaian target akses universal 2019 dan Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030 untuk memberikan layanan air minum yang aman dan sarana sanitasi yang layak.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto besama DCOP USAID IUWASH Plus, Alifah Lestari di Ruang Rapat Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik. Penandatanganan tersebut disaksikan Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid, Perwakilan Bapenas Eko Wiji Purwanto, Sekda Gresik serta seluruh Kepala OPD.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dalam sambutannya memberikan beberapa catatan. Di antaranya, terkait pola pembenahan sanitasi ini tidak hanya dilakukan untuk limbah domestik saja. Tetapi juga untuk pengelolaan limbah perusahaan. “Selama ini pertemuan sanitasi limbah domestik dan limbah industry sangat jarang dipikirkan, padahal ini juga sangat berbahaya,” ujarnya, kemarin.
Keberadaan pabrik yang ada di pinggiran Kota Gresik sangat memungkinkan adanya pertemuan tersebut. Namun, kenapa selama ini yang disalahkan selalu limbah domestik milik masyarakat. Padahal kita tidak pernah tahu proses pembuangan limbah pabrik baik cair maupun padat. “Dari pabrik, limbah tersebut kemana,” kata dia.
Ditambahkan, pihaknya meminta sosialisasi bukan hanya dilakukan kepada masyarakat. Tetapi juga kepada pemilik perusahaan. “Harus dipantau kemana mereka membuat limbahnya setelah dari pabrik,” pungkas dia.
Sementara itu, Kepala Bapeda Gresik, Tugas Husni Syarwanto mengatakan bahwa pencapaian akses universal 100-0-100 pada tahun 2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 merupakan komitmen Bersama. “Dengan kesepahaman ini semoga bisa saling mendukung dalam percepatan tersebut,” katanya.
Sampai sejauh ini dukungan pendanaan dari APBD untuk pengelolaan air memang sangat minim. Misalnya, untuk air minum anggaran APBD hanya 0,68 persen. Padahal idealnya 2 persen. “Kemudian untuk pengelolaan air limbah hanya 0,35 persen padahal idelanya 0,7 persen,” imbuh dia.
Menanggapi hal ini, Perwakilan Bappenas Eko Wiji Purwanto mengatakan terkait anggaran memang tidak mungkin semuanya berasal dari APBD. Hal itu jelas tidak akan mencukupi. Sehingga, perlu ada sinkronisasi antara APBD dan APBN. “Selain itu, juga berasal dari bantuan seperti dari USAID IUWASH Plus ini,” kata dia.
Di tempat yang sama, DCOP USAID IUWASH Plus Alifah Lestari mengatakan program ini memang bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai mencapai target akses universial pada tahun 2019 dan Sustainable Development Goals (SDG”s) pada tahun 2030. “Dan bentuknya sangat nyata karena bantuan langsung dilaksanakan pemerintah daerah,” imbuh dia. (rof/ris)
Editor : Administrator