Polisi Terus Selidiki Kasus BPN

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 1 Agustus 2017 | 15:06 WIB
Photo
Photo

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik masih mendalami dugaan adanya penyelewengan yang menimbulkan kerugian bagi Pemkab Gresik tersebut. Polisi menelusuri bukti dan saksi untuk menentukan adanya tindak pidana.


Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Adam Purbantoro menyatakan, perkembangannya masih sama dengan kemarin. Tahap penyelidikan yang telah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu. Untuk saksi sepertinya sudah ada yang mulai diperiksa. “Nanti saya kordinasikan dengan teman-teman anggota terlebih dahulu,” tuturnya.


Munculnya aturan yang dianggap sepihak ini membuat setoran pajak BPHTB menurun hingga 40 persen. Hal ini membuat Satreskrim Polres Gresik melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) mendalami dugaan penyelewengannya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah klarifikasi kepada pihak BPN Gresik terkait permasalahan tersbeut.


Sebelumnya telah dikaji aspek hukum yang dijadikan dasar BPN menerbitkan sertifikat tanpa disertai SSP dari BPPKAD Gresik. Dalam klarifikasi BPN Gresik telah dicantumkan salah satu poin terkait masalah tersebut. Aturannya memang diperbolehkan mengeluarkan sertifikat tanah tanpa melunasi BPHTB terlebih dahulu.


Pada poin kedua klarifikasi BPN Gresik yang dikirim ke berbagai intansi itu disebutkan pelunasan BPHTB tidak menjadi syarat kelengkapan berkas penerbitan sertifikat tanah. Hal itu merujuk pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional nomor 35 tahun 2016 tentang Pelaksanaan pendaftaran tanah sistemastis lengkap.


“Kami lihat dan dipelajari terlebih dahulu. Kalau memang ada pelanggaran dan kerugian pasti kami proses. Kami kabari kalau ada perkembangan selanjutnya,” tandasnya.



Sementara itu, Kasie Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik Lutchas Rohman mengaku, masih belum mendapatkan laporan resmi. Namun, hal itu tetap akan jadi perhatian dan pantauan pihaknya. Apalagi, jika nanti ditemukan adanya unsur kesengajaan dan merugikan negara. “Harus ada laporan yang jelas dan data yang mendukung baru diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” jawab dia singkat. (bro/rof)

Editor : Administrator