Dewan Tuntut Evaluasi Kepala OPD dan RPJMD

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 1 Agustus 2017 | 15:04 WIB
Photo
Photo

KOTA –


Merosotnya sektor pendapatan kembali mendapat perhatian serius dari kalangan dewan. Pasalnya, dari tahun ke tahun angka pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus mengalami penurunan. Akibatnya, setiap tahun pemerintah dihantui dengan defisit anggaran.


Pada rapat paripurna Laporan Pertanggungjawabab (LPj) pelaksanaan APBD 2016, hampir seluruh fraksi meminta agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. Jika memang tidak berhasil, mereka menuntut agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan penurunan target APBD.


Data yang berhasil dihimpun, pada RPJMD 2016-2021, seharusnya angka APBD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sudah mencapai Rp 4 triliun. Namun kenyataannya, pada finalisasi Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 APBD Gresik hanya ditarget Rp 2,9 triliun.


“Kami minta agar kinerja Kepala OPD penghasil dievaluasi, sebab tren pendapatan dari tahun ke tahun bukannya naik malah turun,” ujar Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik Sujono.


Menurut dia, mlesetnya target pendapatan ini sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu. Saat itu, Pemkab Gresik ditarget sebesar Rp 2,9 triliun. Namun, mereka hanya mampu merealisasikan sebesar Rp 2,5 trilun. “Kalau memang Kepala OPD tidak bisa dievaluasi kinerjanya, maka kami minta dilakukan rasionalisasi terhadap RPJMD-nya. Ini dilakukan agar pemerintahan tidak dianggap gagal jika tidak mencapai target,” kata dia.


Hal senada disampaikan Anggota Fraksi PDIP Kabupaten Gresik Mega Bagus. Menurut dia, selama ini masih banyak potensi pendapatan yang tidak berhasil mencapai target. Sehingga, pihaknya meminta agar bupati lebih tegas kepada Kepala OPD. “Kami minta dilakukan evaluasi secepatnya,” imbuh dia.


Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Abdul Hamid mengatakan pihaknya setuju dengan rencana evaluasi RPJMD. Sebab, pihaknya juga tidak yakin pemerintah bisa memenuhi target APBD sebesar Rp 6,6 triliun pada tahun 2021 mendatang. “Saya setuju dan mungkin dalam waktu dekat bakal kami lakukan evaluasi RPJMD,” tegasnya.



Ditambahkan, untuk evaluasi terhadap Kepala OPD, pihaknya menyerahkan kepada bupati. Sebab, bupati yang memiliki hak preogratif terhadap pemilihan posisi kepala OPD. “Kalau inikan urusannya bupati, yang jelas selama ini kami sudah berikan masukan dan saran terkait kinerja mereka,” imbuh dia. (rof)

Editor : Administrator