KOTA –
Puluhan pedagang Pasar Driyorejo mendatangi kantor DPRD Gresik, kemarin. Mereka menuntut keringanan untuk membayar retribusi penempatan pasar. Sebab, saat pasar hendak dibongkar pada tahun 2013 lalu pemerintah menjanjikan penggratisan biaya penempatan kembali.
Kedatangan para pedagang Pasar Driyorejo ditemui anggota Komisi II DPRD Gresik. Dalam rapat disepakati agar para pedagang meminta keringanan kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Sebab, kalangan dewan menilai penarikan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).
Sampurno, Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Driyorejo mengatakan pada awal sosialisasi rencana pembangunan pasar, pemerintah menjanjikan penggratisan biaya penempatan kembali. Tapi kenapa sekarang ditarik. "Kalau tahu seperti ini dulu lebih baik tidak dibangun saja," ujarnya, kemarin.
Menurut dia, dirinya juga mengeluhkan perbedaan bangunan kios pasar. Namun, harga retribusi yang harus dibayar pedagang disamakan Rp 3 juta permeter persegi. "Kalau tahap satu bangunan temboknya full dan ada rolling doornya. Tapi pada pembangunan tahap dua hanya tembok separuh badan tanpa rolling door. Inikan tidak adil," katanya.
Ditambahkan, pihaknya meminta agar pemerintah memberikan keringanan. Sehingga, mereka bisa kembali berjualan sebelum pasar dibongkar. "Kami berharap ada keringanan dari pemerintah," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Komisi II DPRD Gresik Asroin Widiana menilai penarikan retribusi penempatan kembali ini sudah sesuai perda. Jadi, kalau pedagang minta keringanan harus kepada bupati langsung. "Kan ini sudah sesuai perda jadi harus pak bupati yang memberi keringanan," katanya.
Ditambahkan, pihaknya akan mempertanyakan kepada dinas terkait pembangunan tahap dua yang tidak sama dengan tahap satu. Padahal, sesuai aturan yang namanya kios bangunannya harus full dengan rolling door. "Mungkin untuk yang tahap kedua kami bisa bantu. Tapi kalau yang tahap pertama itu sudah sesuai aturan," imbuhnya. (rof)
Editor : Administrator