BKD Larang PNS Ikut HTI

Administrator • Dipublikasikan Kamis, 27 Juli 2017 | 00:14 WIB
Photo
Photo

KOTA –


Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mulai ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah melakukan koordinasi dengan Bakesbangpol dan Camat untuk melakukan penelurusan PNS yang ikut HTI. Jika ditemukan BKD bakal melakukan pembinaan.


Kepala BKD Kabupaten Gresik Nadlif mengatakan pihaknya saat ini belum menerima laporan PNS yang ikut di Organisasi HTI. Sehingga, pihaknya masih terus melakukan penelusuran. "Kami masih menelusuri apakah ada PNS yang terlibat dalam organisasi ini," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.


Menurut dia, tindakan tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila, sesuai dengan amanat PP/ 53 2010 tentang disiplin PNS. Di mana, PNS harus setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Eka. "Apalagi sudah keluar Perppu yang melarang ormas tidak berazaskan pancasila," kata dia.


Dikatakan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bakesbangpol dan camat. Jika ditemukan PNS tersebut bakal dilakukan pembinaan untuk keluar dari organisasi radikal tersebut. "Nanti kami lakukan pembinaan dulu terhadap PNS tersebut," ungkapnya.



Ditambahkan, yang pasti untuk langkah awal memang dilakukan pembinaan dulu. Kalau mereka menolak akan diberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. "Tapi kalau mereka kembali ke jalan yang ya tidak perlu diberikan sanksi," imbuh dia. (rof)

Editor : Administrator
gresik