SATUAN reserse kriminal (Satreskrim) Polres Gresik mulai menyelidiki penyimpangan validasi surat setoran pajak BPHTB di tubuh BPN Gresik. Polisi menelusuri bukti dan saksi untuk menentukan adanya tindak pidana.
“Ini masih lidik dan tunggu perkembangan selanjutnya,” tutur Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Adam Purbantoro.
Munculnya aturan sepihak ini membuat setoran pajak BPHTB menurun hingga 40 persen. Pihaknya telah memerintahkan Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim melakukan pendalaman dan penelusuran. Termasuk mengkaji aspek hukum yang dijadikan dasar BPN menerbitkan sertifikat tanpa disertai SSP dari BPPKAD Gresik. “Dilihat dan dipelajari terlebih dahulu. Kalau memang ada pelanggaran dan kerugian pasti kami proses,” tandasnya.
Dikatakan, aspek merugikan negara bisa diketahui dari potensi pajak yang hilang. Termasuk kemungkinan ada unsur kesengajaan munculnya surat pernyataan dari pemohon dengan imbalan materi. "Nanti kita dalami dulu masalah ini. Kalau ada unsur kerugian negara dan gratifikasi, pasti kami usut," janji Kasat Reskrim Polres Gresik.
Sementara itu, Kasie Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik Lutchas Rohman mengaku, masih belum mendapatkan laporan resmi. Namun, hal itu tetap akan jadi perhatian dan pantauan pihaknya. Apalagi, jika nanti ditemukan adanya unsur kesengajaan dan merugikan negara. “Perlu pendalaman terlebih dahulu dan kejelasana masalah,” jawab dia singkat. (bro/rtn)
Editor : Administrator