Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, industri perbankan Indonesia dinilai tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Meski demikian, langkah-langkah antisipatif tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PERBANAS yang juga Direktur Utama BRI, Hery Gunardi dalam forum CFO PERBANAS bertema “Driving Acceleration with Accountability” yang digelar di Jakarta, Jumat (06/03).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam paparannya, Hery Gunardi mengungkapkan bahwa fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level yang solid. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96 persen secara tahunan (YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63 persen YoY.
Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 13,48 persen (YoY). Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tetap terjaga di kisaran 2,14 persen. Sementara itu, ketahanan permodalan industri perbankan juga masih kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87 persen.
“Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ucapnya.
Hery menilai ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi memicu inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut juga dapat menekan kinerja sektor usaha dan berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah, sehingga menuntut perbankan untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, industri perbankan perlu memperkuat berbagai langkah mitigasi risiko guna menjaga stabilitas sektor keuangan. Sejumlah protokol mitigasi dinilai perlu disiapkan secara komprehensif oleh lembaga perbankan.
Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral terhadap portofolio kredit, khususnya pada sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM. Selain itu, diperlukan penerapan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL serta pengetatan disiplin kredit melalui penerapan risk-based pricing.
Kedua, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai guna menghadapi potensi volatilitas arus dana. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), sehingga perbankan memiliki bantalan arus kas yang cukup untuk menjaga stabilitas likuiditas.
Ketiga, pengelolaan risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing perlu terus diperkuat dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperluas strategi lindung nilai atau hedging terhadap eksposur valuta asing, serta mengelola maturity mismatch pada kewajiban dan aset valas.
Menurut Hery, langkah tersebut penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, sehingga aktivitas perdagangan nasional dapat terus berjalan dengan lancar.
Senada dengan Hery Gunardi, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah menyampaikan bahwa kondisi perbankan nasional hingga saat ini masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan.
“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” pungkas Deden.
Editor : M Firman Syah