RADAR SURABAYA - Pemerintah menetapkan target ambisius membangun 350 ribu unit rumah subsidi di tahun 2026 melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Target yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MPR) tersebut terpicu kesuksesan pemerintah membangun 278 ribu unit rumah subsidi di tahun 2025 dan 220 ribu unit di tahun 2024.
Target tersebut akan dicapai melalui kolaborasi dengan pengembang, perbankan, serta pemerintah daerah, terutama dalam percepatan perizinan.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, sedikitnya ada empat persoalan yang harus segera diselesaikan agar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, bisa tercapai.
Empat persoalan itu adalah masalah pembiayaan, penjualan, perizinan, dan pertanahan.
“Bisnis saat ini kondisinya sedang cukup sulit. Termasuk di industri perumahan. Untuk itu dibutuhkan kolabarasi lintas sektor agar target-target yang sudah ditentukan bisa kita penuhi,” ungkap Junaidi di acara Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Apersi yang dihelat di Surabaya, Senin (2/3).
Lebih jauh ia menjelaskan, pasar properti nasional sebenarnya cukup bagus. Artinya, masyarakat antusias untuk bisa memiliki rumah.
Terbukti dengan capaian penyerapan di tahun 2025 yang angkanya melampaui realisasi di 2024.
“Hanya saja, daya beli mereka yang memang kurang mendukung. Makanya itu, kebijakan tenor KPR yang mencapai 30 tahun menjadi angin segar bagi industri ini,” lanjutnya.
Lebih jauh Junaidi menjelaskan, selain daya beli yang menjadi persoalan, kendala lain yang membutuhkan penyelesaian secara cepat adalah perizinan dan peruntukan lahan.
“Apakah target 350 ribu unit bisa tercapai kalau kebijakan kementerian terkait ternyata tidak kolaboratif antara satu dengan yang lainnya,” papar Junaidi.
Ia mencontohkan, kebijakan mengenai pertanahan dengan perizinan berbeda.
Diharapkan problem perbedaan tersebut bisa diselesaikan oleh lintas kementerian.
“Sinergi antar kementerian itu perlu. Terutama Kementerian Pertanian, PKP (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan Pertanahan,” tegasnya.
Junaidi menyadari jika setiap kementerian memiliki program-program yang strategis.
Misalnya, Kementerian Pertanian memliki pgogram perluasan lahan pertanian untuk mewujudkan program Swasembada Pangan.
“Tapi tentu saja program harus dikolaborasikan dengan kementerian lain. Program jangan merugikan para pihak terkait. Saya yakin tujuan pemerintah tidak akan merugikan para pihak, terutama pengembang dan investor. Mereka sudah invetasi tapi lahannya dinyatakan tidak layak untuk pemukiman, padahal izin semuanya sudah keluar,” urainya.
Junaidi menambahkan, tahun 2025 Apersi diberi target pembangunan 100 ribu unit dan mampu merealisasikan hingga 110 ribu unit.
“Kalau ditanya target, kita nggak ambisisus. Setahun berharao minimal 100 ribu unit,” ujarnya.
Ditambahkan Junaini, pembangunan rumah subsidi terbanyak di Jawa Barat dengan kontribusi sekitar 30 persen. Disusul Jawa Tengah dengan kontribusi 20-an persen.
“Jawa Timur termasuk bagus karena masuk ke lima besar,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Bank Syariah Nasional (BSN) Alex Sofjan Noor menegaskan jika pihaknya sudah bergerak cepat membangun ekosistem perumahan di Indonesia dengan memposisikan diri sebagai "Banknya Para Developer", meski baru beroperasi resmi sejak 22 Desember 2025.
Keseriusan tersebut ditopang oleh rekam jejak BSN sebagai bank pemegang pangsa pasar FLPP terbesar kedua secara nasional.
Bank hasil spin-off dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini menjadikan pembiayaan perumahan sebagai bisnis inti perseroan.
"Selama 20 tahun beroperasi, BSN yang sebelumnya merupakan Unit Usaha Syariah BTN telah menyalurkan pembiayaan kepada sekitar 450 ribu nasabah, baik melalui pembiayaan konsumer maupun komersial," ujar Alex.
Menurut Alex, kinerja positif BSN berlanjut sepanjang 2025. Perseroan mencatatkan pertumbuhan aset sekitar 20,51 persen.
Serta pertumbuhan pembiayaan mencapai sekitar 25,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang solid antara BSN dan seluruh mitra strategis terutama para developer," tutur Alex.
Hingga akhir 2025, BSN telah memiliki 118 outlet layanan perbankan, yang terdiri atas 36 Kantor Cabang dan 82 Kantor Cabang Pembantu. Derta didukung oleh 589 Kantor Layanan Syariah.
"Seluruh jaringan ini kami siapkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dan layanan perbankan untuk para nasabah dan developer sebagai mitra kami," ungkapnya.
Memasuki 2026, BSN menargetkan penguatan ekosistem pembiayaan perumahan syariah secara end-to-end.
Mulai dari pembiayaan lahan, konstruksi, hingga kepemilikan rumah oleh masyarakat
"Sepanjang tahun ini kami memiliki beberapa program unggulan yang bisa dimanfaatkan para nasabah maupun kalangan developer sebagai mitra kami di antaranya, BSN Yasa Griya, BSN Modal Kerja Back to Back dan BSN IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik) untuk pembiayaan komersil," pungkas Alex. (nis/opi)
Editor : Nofilawati Anisa