RADAR SURABAYA – Sektor tembakau selama ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar melalui cukai hasil tembakau yang nilainya mencapai lebih dari Rp 200 triliun per tahun.
Selain menyumbang pemasukan negara, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari petani, buruh tani, tenaga pengolahan, hingga distribusi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jendera (Sekjen) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Muhdi kepada Radar Surabaya, Minggu (1/3).
“Keberlanjutan penerimaan negara sangat bergantung pada keberlanjutan produksi petani tembakau. Jika produksi terganggu, maka dampaknya akan terasa hingga ke penerimaan negara,” ujarnya.
Di sejumlah daerah sentra seperti Temanggung, Madura, dan wilayah sentra Virginia di Jawa Timur, komoditas tembakau menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Muhdi yang juga Ketua APTI Jatim ini menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir kebijakan kenaikan cukai memberikan efek berantai terhadap ekosistem pertembakauan.
Kenaikan tersebut dinilai berkontribusi pada penurunan produksi industri hasil tembakau, berkurangnya pembelian bahan baku dari petani, serta tekanan harga di tingkat petani.
Meski kebijakan stabilisasi cukai pada 2026 dinilai memberi peluang pemulihan, kondisi itu belum sepenuhnya menjamin kestabilan pendapatan petani.
“Petani terdampak langsung oleh kebijakan cukai, padahal mereka tidak terlibat dalam proses penetapannya. Ketika industri mengurangi produksi, pembelian bahan baku ikut turun dan harga di tingkat petani ikut tertekan,” katanya.
Di sisi hulu, persoalan mendasar yang dihadapi petani adalah tingginya biaya produksi. Untuk satu hektare lahan, biaya budidaya tembakau berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 30 juta.
Ironisnya, harga jual tembakau tidak memiliki standar minimum dan sepenuhnya bergantung pada pembeli atau industri.
Saat harga turun, seluruh risiko kerugian harus ditanggung petani.
“Tanpa adanya jaminan harga dasar, petani menjadi pihak paling rentan dalam rantai industri,” tegas Muhdi.
Muhdi juga menyoroti masih besarnya volume impor tembakau untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Kondisi ini dinilai berdampak pada berkurangnya penyerapan tembakau lokal, melemahnya posisi tawar petani, serta tekanan terhadap harga domestik.
Selain itu, petani menghadapi berbagai tantangan lain seperti kenaikan harga pupuk dan sarana produksi, perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen, keterbatasan teknologi, serta minimnya akses informasi pasar.
Sebagian besar risiko produksi hingga kini masih ditanggung secara mandiri oleh petani.
Muhdi menekankan pentingnya optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di daerah penghasil.
Dana tersebut dinilai harus benar-benar diarahkan untuk penguatan sektor hulu, seperti peningkatan kualitas produksi, bantuan sarana dan alat pertanian, pelatihan, pendampingan, hingga peningkatan kesejahteraan petani.
“Penguatan sektor hulu melalui DBHCHT harus benar-benar menyasar kebutuhan petani,” ujarnya.
APTI mengusulkan sejumlah langkah strategis, di antaranya penetapan harga minimum tembakau, prioritas penggunaan tembakau lokal oleh industri, pengendalian impor, optimalisasi DBHCHT untuk petani, penyediaan fasilitas uji kadar nikotin dan kualitas, penyediaan bibit unggul dan pelatihan, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri.
Muhdi menegaskan, perlindungan terhadap petani tembakau bukan sekadar kebijakan pertanian, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.
“Jika hulu kuat, maka industri dan penerimaan negara akan stabil. Perlindungan petani tembakau adalah investasi bagi keberlanjutan ekonomi nasional,” pungkasnya. (mus)
Editor : Nofilawati Anisa