RADAR SURABAYA – Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, tren hunian vertikal ternyata belum berdampak signifikan di Surabaya. Tingkat kepenghunian apartemen di Kota Pahlawan masih tergolong rendah.
Data DPD Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Jawa Timur mencatat, tingkat okupansi apartemen di Surabaya baru mencapai 58 persen. Artinya, sekitar 42 persen unit apartemen masih belum berpenghuni.
Ketua DPD P3RSI Jatim, Ariyanto Hermawan, mengatakan minat masyarakat untuk membeli apartemen di Surabaya hanya tumbuh tipis, sekitar 1–2 persen per tahun. “Kondisinya cenderung stagnan. Pertumbuhan ada, tapi sangat tipis,” ujarnya, Selasa (24/2).
Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan kenaikan harga properti apartemen yang juga naik sekitar 2–4 persen. Jika sebelumnya harga satu unit apartemen berada di kisaran Rp 21,5 juta per meter persegi, kini naik menjadi sekitar Rp23 juta per meter persegi.
“Artinya, antara permintaan masyarakat terhadap penawaran apartemen cenderung stagnan,” tambahnya.
Pada 2025 lalu, permintaan apartemen menunjukkan kurva moderat. Namun, pertumbuhan itu dinilai belum signifikan. Salah satu penyebabnya adalah lokasi apartemen yang banyak berada di pinggiran kota, sehingga kurang menarik bagi calon pembeli yang mengincar hunian di pusat kota.
Tahun ini, hanya ada dua proyek apartemen yang masih dalam tahap pembangunan, yakni Alpine Tower (Trans Icon) di Surabaya Selatan dengan 650 unit dan Tamansari Emerald di Surabaya Barat dengan 568 unit. Keduanya mulai dibangun sejak 2025.
Di luar dua proyek tersebut, P3RSI Jatim belum mendapatkan data adanya izin pembangunan apartemen baru yang akan dimulai pada 2026. Bahkan, kondisi tanpa proyek baru diperkirakan bisa berlangsung hingga 2027.
Menurut Ariyanto, para pengembang kini memilih langkah rasional dengan memasarkan stok unit yang belum terjual ketimbang memulai proyek baru yang berisiko.
Selain faktor lokasi dan stok, kenaikan harga tanah di Surabaya juga menjadi tantangan. Apartemen umumnya dibangun di lokasi strategis dengan harga lahan tinggi, sehingga berdampak pada harga jual unit.
Di sisi lain, konsumen juga mempertimbangkan alternatif hunian tapak di daerah satelit seperti Gresik dan Sidoarjo. Dengan harga yang relatif setara apartemen, pembeli bisa mendapatkan rumah tapak meski harus menempuh perjalanan sekitar satu jam menuju Surabaya.
“Mereka lebih memilih menghilangkan waktu dua jam untuk pagi dan sore hari, ketimbang tinggal di apartemen,” tuturnya.
Perbedaan kondisi geografis dan jumlah penduduk juga membuat Surabaya berbeda dengan Jakarta, di mana hunian vertikal menjadi pilihan rasional karena keterbatasan lahan dan kepadatan tinggi.
Ariyanto juga menyinggung alasan klasik masyarakat yang lebih memilih rumah tapak, yakni faktor perlindungan aset. Rumah tapak umumnya memiliki status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). (*)
Editor : Lambertus Hurek