RADAR SURABAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut anggaran dan dukungan program pertanian bagi daerah yang kepala daerahnya tidak hadir dalam rapat koordinasi strategis tanpa alasan yang jelas.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Hilirisasi Perkebunan bersama gubernur khofifah indar parawansa, Wagub Emil Elestianto Dardak, TNI, Polri dan seluruh Kepala Daerah Kabuoaten/Kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/12).
Amran menyatakan, rapat koordinasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan program prioritas Presiden, khususnya percepatan swasembada pangan dan gula nasional.
Karena itu, ketidakhadiran kepala daerah dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan dan kurangnya keseriusan dalam menjalankan amanah anggaran negara.
“Bupati yang tidak hadir tanpa alasan jelas, mohon maaf, anggaran pertanian dan perkebunannya kami cabut saja. Saya yang bertanggung jawab,” tegas Amran.
Ia menekankan, pengecualian hanya diberikan jika ketidakhadiran disertai alasan kuat dan direkomendasikan langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pangdam, Kapolda, atau Kepala Kejaksaan Tinggi.
Di luar itu, Kementerian Pertanian tidak akan mentolerir absensi kepala daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar dan bersifat tunai untuk sektor pertanian, sehingga harus dikelola oleh pimpinan daerah yang benar-benar serius.
“Anggaran ini uang negara, program Presiden. Kalau dikasih satu karung saja tidak bisa dipikul, masa mau dikasih lima karung,” ujarnya.
Amran bahkan meminta agar ketidakhadiran kepala daerah tersebut diumumkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Ia menilai, jika kepala daerah tidak hadir saat diminta menyukseskan program nasional, bisa jadi daerah tersebut memang tidak membutuhkan bantuan pemerintah pusat.
“Kalau diundang minta anggaran tapi tidak datang, berarti tidak serius. Daerah lain masih banyak yang siap dan butuh,” katanya.
Sebaliknya, daerah yang kepala daerahnya hadir dan aktif akan mendapatkan prioritas tambahan anggaran dan program.
Pendekatan ini, menurut Amran, diterapkan secara nasional demi memastikan seluruh program strategis pertanian berjalan tepat sasaran.
“Kita cari pemimpin daerah yang serius bekerja. Kalau tidak serius, anggarannya kita geser ke daerah lain,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Amran menyatakan Indonesia akan segera mencapai swasembada beras dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target awal empat tahun.
Capaian tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian, dengan Jawa Timur menjadi provinsi penyumbang terbesar.
“Bapak Presiden menitipkan salam hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di sektor pertanian. Target swasembada empat tahun, alhamdulillah bisa kita capai hanya dalam satu tahun,” ujar Amran.
Ia mengungkapkan, produksi beras nasional tahun ini mencapai sekitar 34,7 juta ton.
Angka tersebut bahkan telah diprediksi lebih awal oleh lembaga internasional sebelum musim tanam dimulai.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) di akhir tahun menunjukkan selisih yang sangat tipis dari proyeksi tersebut.
Amran juga menyampaikan bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan kenaikan produksi beras tertinggi di dunia.
Selain beras, komoditas jagung juga menunjukkan kinerja positif, bahkan telah diekspor ke Malaysia.
Ekspor pertanian secara keseluruhan hingga Agustus meningkat sekitar 42 persen.
"Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi yang tertinggi,” ujarnya.
Presiden RI, lanjut Amran, bahkan menyampaikan langsung capaian tersebut dalam pidato di hadapan para pemimpin dunia.
Indonesia kini tidak hanya swasembada beras, tetapi juga mulai mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk pengiriman 10 ribu ton beras ke Palestina.
Namun demikian, Amran mengingatkan masih adanya tantangan di lapangan, seperti praktik penyelundupan pangan dan permainan harga, terutama pada komoditas minyak goreng dan bawang.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas karena Indonesia kini berpengaruh besar terhadap harga pangan dunia.
“Dulu kita importir beras terbesar. Sekarang kita stop impor, harga beras dunia langsung turun drastis. Ini bukti bahwa Indonesia mempengaruhi pasar pangan global. Karena itu, praktik selundupan harus diberantas,” katanya. (mus)
Editor : Nofilawati Anisa