RADAR SURABAYA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga triwulan ketiga tahun 2025.
Padahal, pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat dan lengkap.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekarang giliran pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Purbaya, pelambatan realisasi belanja APBD telah menyebabkan meningkatnya simpanan dana pemerintah daerah di bank, yang kini mencapai Rp 234 triliun.
“Jadi jelas ini bukan karena uangnya tidak ada, tetapi karena kecepatan eksekusinya yang rendah,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih efisien dalam mengelola dana.
“Jangan biarkan uang tidur. Uang harus kerja, bantu ekonomi daerah,” ujarnya.
Purbaya juga meminta pemerintah daerah mempercepat belanja produktif dan tidak menunggu akhir tahun anggaran.
“Jangan tunggu uang parkir di kas daerah. Akselerasi belanja agar ekonomi bergerak,” katanya.
Diketahui total dana transfer pusat ke daerah tahun 2025, Jawa Timur tercatat memiliki saldo dana yang belum terserap sekitar Rp 6,8 triliun.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengakui bahwa serapan anggaran di Jatim masih lemah.
“Memang ada beberapa kendala teknis dan administratif. Setelah pengesahan APBD 2025, muncul surat edaran nomor 1 tahun 2025 terkait Inpres efisiensi, yang membuat proses administrasi perlu penyesuaian ulang,” jelas Dedi kepada Radar Surabaya, Selasa (21/10).
Ia menambahkan, evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Perubahan APBD (P-APBD) juga baru turun beberapa hari terakhir.
“Banyak penyesuaian postur anggaran yang harus digeser. Jadi, ini bukan karena uangnya tidak digunakan, tetapi ada norma dan waktu administrasi yang harus diikuti,” ujarnya.
Meski begitu, Dedi menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mempercepat serapan anggaran.
“Kami sudah diskusi dengan TAPD. Anggaran ini akan dipercepat karena kita ingin uang itu segera muter di bawah dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa