Jakarta – Pemerintah memastikan dampak aksi demonstrasi yang terjadi selama sepekan terakhir hanya bersifat sementara. Sejumlah kebijakan strategis digulirkan untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (1/9). Ia menegaskan, target pertumbuhan ekonomi 2025 tetap berada pada kisaran 5–5,2 persen, dengan inflasi dan nilai tukar rupiah yang terkendali.
"Dengan fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dinamika sosial politik hanya bersifat jangka pendek dan akan segera membaik," ujarnya.
Sebagai langkah pemulihan, pemerintah mempercepat sejumlah program prioritas, antara lain Kredit Investasi Padat Karya untuk revitalisasi mesin produksi, stimulus pariwisata melalui event nasional dan paket wisata bersama saat libur Natal–Tahun Baru 2025/2026 dan diskon tarif transportasi meliputi kereta api, kapal laut dan tarif tol.
Di sektor perumahan, pemerintah menambah kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 350 ribu unit dari sebelumnya 220 ribu. Program PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100 persen untuk pembelian rumah juga diperpanjang hingga akhir 2025.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas dengan target 17 ribu SPPG dan 51 juta penerima pada September 2025, serta ditingkatkan menjadi 25 ribu SPPG dan 75 juta penerima pada November mendatang.
Airlangga menegaskan, seluruh kebijakan ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat.
"Semua program ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung, sambil menjaga momentum konsumsi domestik yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita," tandasnya. (wfq/gab/fir)
Editor : M Firman Syah