Jakarta - Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada kuartal II 2025 dan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,47 persen menuai kritik dari sejumlah ekonom.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai capaian tersebut belum tentu mencerminkan kondisi riil masyarakat.
"Angka kemiskinan yang turun ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, indikator konsumsi rumah tangga masih menunjukkan pelemahan. Karena itu, ia menilai perlu kajian lebih mendalam untuk memastikan apakah penurunan kemiskinan merupakan perbaikan struktural atau sekadar perubahan angka statistik.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, juga menyoroti aspek metodologi.
"Harus dipastikan apakah metodologi survei sudah merepresentasikan kelompok masyarakat rentan," tegasnya.
Bhima mengingatkan, akurasi data sangat krusial jika dijadikan dasar perumusan kebijakan pemerintah, agar tidak menyesatkan arah kebijakan.
Kritik terhadap BPS ini bukan yang pertama. Para ekonom menekankan perlunya transparansi dalam metode survei dan publikasi data, guna menghindari kebingungan di kalangan publik maupun pelaku usaha.
Hingga berita ini diturunkan, BPS belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Para ekonom berharap lembaga ini dapat memperluas keterbukaan terkait proses pengumpulan dan penyajian data di masa mendatang. (wfq/ris/fir)
Editor : M Firman Syah