Jakarta – Pelaku industri tekstil dan benang filamen menyampaikan keluhan terkait memburuknya kondisi usaha akibat penolakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan maraknya impor ilegal dari China.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil, mengatakan banyak pengusaha kini hanya berupaya mempertahankan operasional pabrik.
"Ini bukan lagi soal bisnis. Banyak dari kami datang bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai orang-orang yang sudah berjuang menjaga pabrik tetap hidup," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/8).
Farhan memaparkan sejumlah pabrik mulai menghentikan produksi secara diam-diam, kontrak dibatalkan, dan investasi dibatalkan. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.
"Kami bercerita bagaimana pabrik-pabrik mulai tutup diam-diam, kontrak dibatalkan, investasi batal, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Dan saat itu kami merasa, pemerintah seperti tidak melihat," katanya.
Menurut Farhan, keputusan pemerintah menolak BMAD berdampak besar terhadap iklim usaha. Investor asing yang sebelumnya telah meninjau lokasi pabrik dan berkomitmen untuk berinvestasi, akhirnya menarik diri.
"Harusnya BMAD ini jadi momentum kebangkitan. Ada investor asing yang sudah datang langsung ke lokasi, melihat potensi mesin-mesin produksi yang bisa dihidupkan kembali. Tapi begitu tahu BMAD ditolak, semuanya batal," jelasnya.
Data APSyFI menunjukkan impor benang filamen meningkat hingga 70–300 persen sejak 2017, tergantung jenis produk. Kondisi ini mengakibatkan kredit macet, mesin menganggur dan penurunan minat generasi muda terhadap sektor manufaktur.
"Banyak pekerja sudah kehilangan pekerjaan. Anak-anak muda gak mau lagi kerja di pabrik, karena mereka lihat sendiri bagaimana masa depan industri ini seperti jalan buntu," imbuh Farhan.
Ia menilai situasi ini dapat menjadi sinyal awal deindustrialisasi di sektor tekstil dan mendesak pemerintah mengambil kebijakan berbasis kajian komprehensif. (man/gab/fir)
Editor : M Firman Syah