Jakarta – Sejumlah produsen beras yang sebelumnya terindikasi melakukan praktik pengoplosan mulai menunjukkan tanda-tanda kepatuhan. Mereka telah menarik produk bermasalah dari pasaran, memperbaiki kualitas kemasan, serta menyesuaikan harga dengan ketentuan resmi.
Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (16/7). Amran menyatakan sebagian merek yang telah diumumkan ke publik kini mulai memperbaiki diri secara bertahap.
“Alhamdulillah, beberapa merek sudah menarik produknya dan memperbaiki harga. Kualitasnya juga mulai sesuai standar,” ujar Amran dalam forum tersebut.
Praktik kecurangan ini, menurut Amran, bermula dari temuan anomali harga di pasar. Saat harga gabah di tingkat petani dan penggilingan turun, harga beras justru naik di tingkat konsumen. Situasi ini mencurigakan, mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras nasional mengalami kenaikan sebesar 14 persen atau sekitar 3 juta ton lebih dari kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Merespons fenomena tersebut, Kementerian Pertanian melakukan uji laboratorium terhadap 268 merek beras dari 10 provinsi, bekerja sama dengan 13 laboratorium, termasuk Sucofindo.
Hasilnya cukup mencengangkan, 85 persen beras kategori premium tidak sesuai standar mutu, hampir 60 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21 persen produk memiliki berat kemasan yang tidak akurat.
“Semua ini sebetulnya beras curah yang dikemas dan dijual sebagai premium. Ini merugikan konsumen secara masif,” tegas Amran.
Akibat praktik curang tersebut, potensi kerugian negara dan masyarakat ditaksir mencapai Rp99 triliun. Pemerintah telah mengirimkan surat resmi kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Sebanyak 212 merek telah masuk dalam daftar investigasi lanjutan.
Sebagian produsen bahkan telah menyampaikan surat pengakuan resmi ke Kementerian Pertanian sebagai bentuk pertanggungjawaban dan itikad baik untuk membenahi kualitas produk.
Per (15/7), hasil pemantauan terhadap 712 sampel menunjukkan perbaikan signifikan pada kepatuhan terhadap HET. Untuk beras premium, 57 persen sampel kini sudah berada dalam kisaran harga resmi. Namun, untuk beras kategori medium, hanya 8,9 persen yang sesuai HET, selebihnya masih dijual melebihi batas ketetapan.
Amran memastikan bahwa stok beras nasional aman, dengan cadangan mencapai sekitar 4 juta ton. Pemerintah disebut memiliki ruang cukup untuk membenahi tata kelola, menertibkan pelanggaran, serta memperbaiki struktur distribusi pangan secara menyeluruh. (mg/fir)
Editor : M Firman Syah