RADAR SURABAYA - Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna menyatakan kewaspadaan tinggi terhadap potensi gejolak harga minyak dunia akibat konflik yang memanas antara Israel dan Iran.
Menurutnya, ketegangan di Timur Tengah itu dapat memberikan tekanan besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur.
"Perang Israel-Iran ini membawa tekanan terhadap harga minyak dunia. Selat Hormuz, sebagai jalur vital ekspor minyak, berada dalam risiko besar," ujar Dudung, Minggu (22/6).
Menurut Dudung, Indonesia sebagai negara pengimpor minyak berada dalam posisi rawan.
Ketimpangan antara kebutuhan dan produksi dalam negeri membuat Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan harga minyak global.
"Kebutuhan energi nasional kita masih sangat bergantung pada impor. Jika harga minyak naik, maka akan berimbas pada inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, dan tekanan fiskal," jelasnya.
Menghadapi ancaman tersebut, Dudung menyebutkan bahwa APBN menjadi tameng utama (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.
Meski demikian, Kemenkeu menyiapkan dua strategi utama yakni memaksimalkan penerimaan negara dan mengelola belanja negara secara efisien.
"Penerimaan pajak dan cukai harus diperkuat. Di sisi lain, belanja negara harus lebih tepat sasaran agar efektif menahan dampak inflasi," tegasnya.
Selain itu, menurutnya, pemerintah pusat tak akan tinggal diam, pasti akan menyiapkan insentif fiskal sebagai langkah meredam penurunan daya beli masyarakat yang mungkin terjadi akibat lonjakan harga energi dan barang pokok.
Secara teknis, Dudung mengungkapkan bahwa langkah-langkah konkret akan digerakkan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dia berharap pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya di daerah strategis seperti Jawa Timur yang menjadi salah satu motor ekonomi nasional.
"Jawa Timur akan menjalankan berbagai kebijakan nasional dan terus berkoordinasi dengan pemprov serta pemerintah kabupaten/kota. Kesiapan daerah dalam menghadapi dampak eksternal sangat penting," pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari