Ekonomi Gresik Hobi & Lifestyle Jatim Mancanegara Nasional Olahraga Person of The Year Selebriti Sidoarjo Surabaya Tekno & Oto Wisata & Kuliner

Kinerja Pajak dan Bea Cukai Tertekan, APBN 2024 Defisit Rp 507,8 Triliun

Nofilawati Anisa • Senin, 6 Januari 2025 | 22:36 WIB
SERIUS: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran saat konferensi pers APBN KiTa Awal Tahun di Jakarta, Senin (6/1).
SERIUS: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran saat konferensi pers APBN KiTa Awal Tahun di Jakarta, Senin (6/1).

RADAR SURABAYA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja dan fokus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 dalam Konferensi Pers APBN KiTa Awal Tahun di Jakarta, Senin (6/1).

Bendahara negara menyebut jika APBN 2024 dirancang untuk menghadapi dinamika ekonomi global dan mendukung kemajuan domestik.

Ditengah gejolak global, APBN 2024 dioptimalkan sebagai shock absorber, untuk melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal.

Menkeu mengatakan bahwa ketidakpastian global di tahun 2024 masih tinggi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti El Nino, tensi geopolitik, dan perlambatan ekonomi global.

Namun, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta tingkat suku bunga dan nilai tukar yang relatif moderat dibandingkan negara lain.

“Kita bersyukur dan optimis dengan pengalaman-pengalaman sejak dari Covid, geopolitik dan ketidakpastian, kita mampu merespons (melalui kebijakan dalam) APBN yang terus bisa mengurangi resiko bagi masyarakat,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani melaporkan APBN 2024 defisit sebesar 2,29 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara nilai, defisit tercatat sebesar Rp 507,8 triliun dari target awal Rp 522,8 triliun. “Defisit kita 2,29 persen,” ungkapnya.

Pendapatan negara secara umum menunjukkan kinerja positif, dengan realisasi sebesar Rp 2.842,5 triliun atau tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Nilai itu lebih tinggi dari target APBN 2024 sebesar Rp 2.802,3 triliun.

Dari segi penerimaan pajak, realisasi sementara tercatat berada di bawah target, yakni sebesar Rp 1.932,4 triliun dari sasaran Rp 1.988,9 triliun.

Catatan ini mengindikasikan tekanan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Namun, realisasi itu lebih tinggi dari proyeksi yang disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada laporan semester lalu, yang diprediksi sebesar
Rp 1.921,9 triliun.

“Meski penerimaan pajak mengalami tekanan, kita bisa pulihkan kembali. Tidak mencapai target awal, tapi lebih baik dari laporan semester kita,” ujar menteri yang akrab disapa Ani.

Dari segi pertumbuhan, penerimaan pajak masih tumbuh sebesar 3,5 persen dari realisasi 2023.

Menkeu menyebut pertumbuhan ini patut disyukuri menimbang tekanan harga komoditas yang terjadi pada 2024.

Kinerja bea dan cukai menunjukkan tren yang serupa dengan penerimaan pajak.

Realisasi sementara penerimaan bea dan cukai tercatat di bawah target, yakni sebesar Rp 300,2 triliun dari target Rp 321 triliun. Namun, lebih tinggi dari proyeksi Rp 296,5 triliun.

“Bea cukai tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu, sebesar 4,9 persen,” ungkapnya.

Ani menyebut realisasi sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jauh melampaui target yang ditetapkan.

APBN 2024 menargetkan serapan PNBP sebesar Rp 492 triliun, sedangkan realisasi sementara tercatat sebesar Rp 579,5 triliun.

“Tiga pendapatan negara kita dalam situasi yang begitu rentan, tidak pasti, tekanan bertubi-tubi, masih terjaga. Realisasi masih tumbuh dibandingkan 2023 yang mengalami commodity boom (lonjakan harga komoditas). Tahun 2024 mulai terkoreksi, itu kondisi yang sangat berat. Namun, pajak, bea cukai, dan PNBP bisa dijaga sehingga pendapatan negara kita tumbuh. Ini patut kita syukuri dan akan kita jaga terus,” papar Ani.

Di sisi lain, realisasi sementara belanja negara tercatat tumbuh sebesar 7,3 persen yoy, dengan nilai sebesar Rp 3.350,3 triliun.

Angka ini lebih tinggi dari target APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun, namun lebih rendah dari proyeksi Rp 3.412,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) mengalami kenaikan hampir Rp 20 triliun, dari target Rp 2.467,5 triliun menjadi Rp 2.486,7 triliun.

Terjadi pergeseran sekitar Rp 200 triliun pada komponen belanja kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L pada APBN 2024.

Belanja K/L mulanya ditargetkan sebesar Rp 1.090,8 triliun, namun terealisasi sebesar Rp 1.315,0 triliun.

Sedangkan belanja non-K/L, yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 1.376,7 triliun, realisasinya turun menjadi Rp 1.171,7 triliun.

Sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp 863,5 triliun, lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar Rp 857,6 triliun.

Realisasi sementara keseimbangan primer juga berhasil ditekan dari proyeksi pada laporan semester.

Prediksi sebelumnya mencapai angka Rp 110,8 triliun, namun realisasi tercatat sebesar Rp 19,4 triliun, tak jauh berbeda dari target APBN 2024 Rp 25,5 triliun.

Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Adapun realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp 553, triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp 45,4 triliun. (ara/opi)

Editor : Nofilawati Anisa
#Sri Mulyani #APBN 2024 #menteri keuangan #pertumbuhan ekonomi #pendapatan pajak