RADAR SURABAYA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal untuk memperkuat ekonomi dan perdagangan luar negeri.
Pengoptimalan LCT ini diharapkan bisa mendorong peluang kinerja ekspor dan investasi Jatim agar lebih akseleratif.
Kepala KPw BI Jatim Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pihaknya mempertimbangkan peran Jawa Timur bagi perekonomian nasional. Sehingga, perlu dirumuskan strategi kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja ekonomi sektor unggulan di Jawa Timur.
"Pertama, penajaman fokus pada pengembangan sektor yang memberikan nilai tambah terhadap ekonomi. Kedua, penguatan investasi dengan meningkatkan kelembagaan forum investasi. Ketiga, percepatan infrastruktur dan konektivitas. Keempat, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran Jawa Timur," katanya, Rabu (2/10).
Menurutnya, peningkatan transaksi internasional yang dilakukan dalam USD dapat meningkatkan potensi ketidakpastian di pasar. "Maka dari itu LCT hadir sebagai alternatif untuk meminimalisir dampak negatif tersebut," jelasnya.
Diketahui hingga saat ini, pelaku usaha, khususnya importir yang memanfaatkan skema LCT masih sangat minim.
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Rudy Rahmadi mengungkapkan, Data Bea Cukai menunjukkan, secara nasional tercatat pemanfaatan skema tersebut baru 103 dokumen yang menggunakan skema LCT sejak Desember 2022 hingga September 2024.
Hanya 0,0024 persen dari total 4,19 juta dokumen impor yang ditangani Ditjen Bea Cukai. Dari total dokumen tersebut, nilai devisa dari LCT baru mencapai Rp 123 miliar. Atau hanya 0,0015 persen dari total devisa impor senilai Rp7.8993 triliun.
Saat ini, baru ada empat negara mitra yang telah mempunyai mekanisme LCT dengan Indonesia. Yakni, Tiongkok, Malaysia, Jepang, Thailand. Sedangkan negara yang sebentar lagi menerapkan adalah Korea Selatan.
Kemudian, ada beberapa negara yang sedang dalam proses untuk menjadi mitra seperti India, Singapura, dan Uni Emirat Arab.
"Di Jatim sendiri, baru ada 17 dokumen dengan nilai devisa Rp 14,67 miliar pada periode 2022-2024. Padahal, total dokumen impor di wilayah tersebut mencapai 494 ribu dengan nilai devisa Rp 1.119 triliun," ungkap Rudy.
Untuk jenis komoditas, terbesar masih buah-buahan dengan devisa Rp 6,43 milar dan pangan olahan sebesar Rp 3,56 miliar. Sisanya ada sparepart mesin, Barang cetakan, Alat kesehatan, pangan olahan, kimia dan mesin
Jika dilihat negara mitra atau pemasok, hanya ada dua negara mitra yang memanfaatkan fasilitas tersebut, yaitu Thailand dan Malaysia. Thailand adalah negara dengan penggunaan LCT terbesar yang mencapai 76,5 persen.
Sisanya sebanyak 23,5 persen dari Malaysia. Sedangkan, Tiongkok yang secara nasional sudah memanfaatkan skema tersebut belum terlihat di data Jatim.
"Ini adalah tantangan yang harus terus kita dorong, yang salah satunya untuk melindungi kestabilan nilai tukar," tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, program LCT diusung pada 2022 untuk bisa menjaga stabilitas nilai rupiah dengan menghindari penggunaan mata uang jangkar dalam perdagangan internasional.
Melalui program ini, pebisnis bisa melakukan transaksi dengan negara mitra menggunakan dua mata uang tanpa harus terhubung ke mata uang seperti dollar AS (USD) atau Euro (EUR).
"Untuk menggalakkan program ini, pemerintah sudah memberikan benefit. Di lingkup Bea Cukai, ada insentif impor barang LCS yang bisa bebas dari jalur merah," jelasnya.
"Harus ada pemetaan dari pemangku kepentingan tentang komoditas apa saja dari negara mitra yang bisa melalui skema LCT. Misalnya impor minyak mentah yang potensi nilai devisanya mencapai 19,71 triliun. Kalau bisa dialihkan maka kinerja LCT bakal terbantu," imbuhnya
Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia Ita Vianty menambahkan, penggunaan USD dalam aktivitas perdagangan internasional memang masih dominan. Menurut data yang dihimpun BI, 80 persen impor masih menggunakan USD. Sedangkan, 94 persen ekspor menggunakan juga USD.
"Padahal, LCT sebenarnya punya manfaat yang luas. Pasalnya, kurs dan biaya jelas lebih kompetitif. Belum lagi, perusahaan bisa mendapatkan relaksasi threshold transaksi valas dalam skema tersebut," jelasnya.
Positifnya, lanjut Ita, makin banyak perusahaan yang sadar dengan skema tersebut. Hal tersebut digambarkan dengan pertumbuhan nilai transaksi LCT yang mencapai USD 6.285 juta tahun lalu.
"Hingga Juli tahun ini, nilainya sudah mencapai USD 5.428 miliar. Rasio LCT tahun ini sudah mencapai 7,51 persen dari total perdagangan internasional," pungkasnya. (mus)
Editor : Jay Wijayanto