RADAR SURABAYA - Cita-cita pemerintah dalam mewujudkan transisi energi dan mengoptimalkan energi bersih masih belum didukung pelaksanaan di lapangan.
Salah satunya yakni proses perizinan untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang bisa memakan waktu 5-6 tahun.
Lamanya proses perizinan tersebut hingga membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) heran.
Jokowi mengungkapkan, potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru dan terbarukan), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tetapi kok tidak berjalan secara cepat?," ujar Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibiton Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Rabu (18/9).
Seperti yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sebut Presiden, penyebabnya adalah proses perizinan untuk membangun PLTP yang membutuhkan waktu lama.
"Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun,” jelas Jokowi.
“Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu bisa segera dikerjakan oleh para investor sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," imbuhnya.
Ia pun membayangkan bahwa tidak semua investor bisa sabar jika harus menunggu sampai 5-6 tahun hanya untuk mengurus perizinan.
Bahkan, Jokowi pun berkelakar bahwa dia juga tidak sanggup jika harus menunggu selama itu.
"Karena kalau nunggu, bayangkan nunggu untuk memulai konstruksi saja sampai 5-6 tahun. Itu kalau orang tidak sabar, kalau investornya tidak sabar tidak mungkin mau mengerjakan, nunggu sampai 6 tahun,” ujar Jokowi.
“Kalau saya, tidak kuat, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tetapi untuk nunggu enam tahun tidak kuat," tambahnya.
Jokowi pun kembali menekankan agar potensi energi panas bumi sebesar 24.000 MW tersebut dapat dioptimalkan sebaik-baiknya guna mendukung pengembangan energi hijau.
"Indonesia sebagai pemilik potensi besar geothermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," kata dia.
Jokowi menekankan Indonesia terus berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau.
Namun, menurutnya, komitmen itu dihadapi dengan dilema mengenai keterjangkauan harga.
"Selalu problemnya di situ. Kemudian keadilan akses bagi masyarakat, kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal," tegasnya. (ant/nur)