Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utama, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (3/2).
Khofifah mengatakan ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai dari kerja sama yang diinisiasi bersama Dirjen Pajak Kemenkeu. Utamanya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran maupun pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan dan informasi lainnya dengan mengoptimalkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak.
"Kita juga ingin mengoptimalkan pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Termasuk diantaranya pendampingan dan dukungan dalam peningkatan kapasitas di bidang pengetahuan perpajakan serta kemampuan aparatur dalam hal pemungutan Pajak Daerah," katanya.
Khofifah menambahkan, melalui kerja sama ini, pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menerima data penting dalam hal ini Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di samsat seluruh Jawa Timur.
Yang mana data tersebut dapat digunakan untuk memperkuat basis data dalam memantau kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, salah satunya pada sektor Pajak Penghasilan (PPh).
“Bagi kami, kerja sama ini sangat penting. Karena dari MoU ini akan diterima Data Kependudukan dan Data Perpajakan yang telah direkam oleh pemerintah pusat sehingga dapat digunakan untuk memperkuat basis data dalam mendukung efektifitas Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah,” terangmya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menegaskan bahwa APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 didukung dengan kekuatan belanja daerah sebesar Rp 31,12 triliun. Dari sektor Pembiayaan Daerah ditetapkan Rp 1,908 triliun.
Sedangkan dari Pendapatan Daerah telah ditetapkan target sebesar Rp 29,848 trilliun, dimana kontribusi Pajak Daerah mencapai 54 persen atau sebesar Rp 16,069 trilliun dari total pendapatan.
Sedangkan porsi Pendapatan Transfer yang diterima dari pemerintah pusat yang memiliki sifat dinamis dan bergantung dari penerimaan pendapatan negara (pendapatan transfer).
Dalam APBD Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 10,654 trilliun atau 35,69 perssen dari pendapatan daerah dan untuk target pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp 27,132 miliar.
Belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar seperti sekolah, kesehatan, peningkatan/perbaikan infrastruktur, ketentraman dan ketertiban umum, sosial dan lain sebagainya.
"Dukungan pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah terkait kebijakan fiskal sangat diperlukan. Sehingga diharapkan dapat memberikan stimulus ke potensi peningkatan perekonomian. Maka MoU ini sangat penting dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah," jelasnya.
Sementara itu, Ditjen Pajak Jatim Wilayah I, John L Hutagaol menyampaikan penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan pertukaran data dan informasi terkait objek pajak kendaraan bermotor dan perpajakan dalam rangka mendukung penerimaan pajak pusat dan daerah.
"Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah Jatim dan Kepala Bpenda Jawa Timur yang selama ini banyak membantu dan mendukung proses penyelesaian naskah nota kesepakatan ini," ungkapnya.
Sebelum diterbitkan nota kesepakatan, John mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan pembahasan yang intensif bersama Ditjen Pajak dan Ditlantas Polda Jawa Timur yang mana hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah nota kesepakatan untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah.
"Di dalam penandatanganan itu, kami juga menyinkronkan data untuk dimanfaatkan lebih lanjut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan akan berdampak langsung kepada peningkatan transfer ke daerah (TKD) Jawa Timur melalui dana bagi hasil pajak penghasilan," tandasnya.
Sebagai informasi untuk pajak tahun 2022, pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Jawa Timur mendapatkan TKD sebesar Rp 75,72 triliun dan tahun 2023 menjadi Rp 77,75 triliun. (mus/jay) Editor : Administrator