"Sampai dengan semester I, pertumbuhan pendapatan negara mencapai 48,5 persen dibandingkan tahun lalu, sangat kuat dibanding dasar tahun lalu yang sudah tumbuh kuat," ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (1/7).
Adapun pada semester I 2021 realisasi pendapatan negara juga sudah tumbuh cukup kuat yakni 9,2 persen mencapai Rp887 triliun.
Ia menjelaskan pencapaian pendapatan negara yang signifikan pada paruh pertama tahun ini disebabkan realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp868,3 triliun atau 58,5 persen dari target Rp1.485 triliun dan realisasi tersebut berhasil tumbuh 55,7 persen dari tahun lalu.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga tumbuh 37,2 persen menjadi Rp167,6 triliun atau sudah terkumpul 56,1 persen dari target Rp299 triliun.
Selain dari pajak dan bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mengalami kenaikan tinggi, yakni 35,8 persen menjadi Rp281 triliun atau 58,3 persen dari target Rp481,6 triliun.
Sri Mulyani juga menyampaikan jika realisasi belanja negara hingga semester I-2022 mencapai Rp1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan dengan semester I-2021 (year-on-year/yoy).
"Ini kenaikan yang sangat besar terutama didominasi oleh belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L) yang kenaikannya ini adalah untuk subsidi, terutama energi," ucap Sri Mulyani.
Realisasi belanja negara tersebut merupakan 40 persen dari target Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun.
Oleh karena itu, ia menuturkan windfall profit yang diterima negara karena kenaikan harga komoditas global digunakan untuk melindungi masyarakat, termasuk melalui belanja non K/L untuk subsidi yang dinaikkan dengan sangat dramatis.
Secara perinci, belanja negara semester I-2022 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp876,5 triliun atau tumbuh 10,1 persen (yoy) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp367,1 triliun atau terkontraksi 1,8 persen (yoy).
Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp392,8 triliun atau turun 12,6 persen (yoy) dan belanja non K/L Rp483,7 triliun atau melesat 39,5 persen (yoy).
Bendahara Negara itu pun akan meninjau kembali belanja K/L yang terkontraksi lantaran adanya kebijakan automatic adjustment kepada seluruh K/L. "Namun kalau kami lihat bahwa risiko automatic adjustment akan mendistribusi belanja K/L terlalu besar, kami mungkin akan sedikit merelaksasikan dengan penerimaan negara yang cukup baik," ungkapnya.
Sementara itu, ia menjelaskan untuk TKDD terdiri dari transfer ke daerah senilai Rp333,1 triliun atau terkontraksi 3,9 persen (yoy) dan dana desa yang telah terbayarkan Rp34 triliun atau tumbuh 24,8 persen. (jpc/ant/jay) Editor : Administrator