PDS telah cukup lama berkecimpung di bisnis penyediaangeloaan tenaga alih daya. Pengalaman dan infrastruktur yang dimiliki selama delapan tahun mengelola lebih darisekitar 6.6500 karyawan menjadi modal penting PDS dalam memberikan pelayanan yang prima.
“Kami telah membekali diri dengan sistem TI yang akan memudahkan peningkatan kompetensi, pengelolaan dan pengawasan karyawan yang tersebar di berbagai provinsi. Misalnya untuk laporan kehadiran, slip gaji, hingga surat cuti, semua bisa dilakukan melalui mobile app bernama New MyPDS,” jelas Suroso Wahyu Prihartono, Direktur Utama PDS.
Suroso juga memastikan bahwa PDS bekerja dengan transparan dan patuh pada Undang-undang Ketenagakerjaan, “Bahkan untuk penandatanganan kontrak PWKT, kami sudah menggunakan aplikasi e-kontrak sejak tahun 2020. Karyawan bisa menandatangani kontrak di mana pun dan kapan pun, sekaligus mengunduh kontrak PKWT mereka sebagai bukti komitmen PDS untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pekerja.”
Digitalisasi proses bisnis PDS juga merupakan salah satu bukti komitmen PDS pada pembangunan yang berkesinambungan. Karyawan tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus administrasi, sehingga lebih hemat bahan bakarPDS telah mengembangkan banyak proses digitalisasi mulai website portal pelanggan, job portal, e-rekrutmen, asesmen center online, e-learning, e-arsip, dan lain sebagainya demi peningkatan kualitas SDM yang disediakan.
Karyawan PDS yang tersebar di berbagai provinsi tidak menjadi kendala, karena PDS telah memiliki sistem penunjang yang mumpuni. Konsumsi kertas dalam proses pengurusan administrasi karyawan juga telah mendekati nihil, sebagaimana dibuktikan dengan diperolehnya Silver Awards untuk aplikasi New MyPDS dari PR Indonesia Awards di tahun 2021.
Selain itu, PDS dikenal sebagai salah satu perusahaan yang patuh berpihak terhadap perlindungan hak-hak buruh dan tenaga kerja. Predikat ini diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur pada awal tahun 2022.
Suroso menambahkan, “Kami berkomitmen untuk memberikan hak-hak yang memang sudah seharusnya diterima oleh para TAD karyawan. Intinya, kami ingin semua pihak mematuhi regulasi. Jika sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi, kami yakin baik pengguna jasa maupun karyawan dapat bekerja dengan tenang.”
Direktur PDS, Sumargo juga menambahkan, pihaknya mengapresiasi kebijakan Pelindo yang mempercayakan penyediaan tenaga alih daya non organik (TAD)-nya kepada PDS. Sebab salah satu isu penting dalam pengelolaan tenaga alih daya adalah kurangnya monitoring peningkatan kompetensi dan monitoring TAD karena dikelola oleh banyak vendor TAD.
Sehingga dengan penetapan PDS sebagai single vendor, pihaknya dapat menjamin pengelolaan TAD terstandar baik dari sisi operasional, pengupahan, dan kompetensi lebih mudah untuk dilakukan. "Alur birokrasi dapat dipangkas dan lebih hemat waktu. Pelindo dapat berkonsentrasi pada proses bisnis inti dan PDS dapat fokus untuk meningkatkan kompetensi kesejahteraan dan kinerja TAD karyawan.” (*/rud/jay) Editor : Administrator