"Dana desa dengan padat karya tahun ini mampu menyerap lima juta orang desa yang bekerja antara musim tanam dan panen," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di sela-sela kesibukannya di Jakarta, Minggu (29/4).
Eko menjelaskan bahwa pemerintah pada 2018 ini fokus dalam pembangunan proyek infrastruktur di kawasan pedesaan. Sementara itu, dalam pembangunan proyek infrastruktut pedesaan Kemendes PDTT mewajibkan setiap desa harus melakukannya secara swakelola.
Dia mengatakan perangkat desa harus memberdayakan masyarakat setempat dalam pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun fasilitas umum tersebut. Dengan tegas, dia mengatakan pemerintah tidak memberikan ruang kepada aparat desa menggunakan pihak kontraktor dalam mengerjakan proyek tersebut.
Dana Desa yang digelontorkan pemerintah tahun ini sebesar Rp 60 triliun. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, 30 persen atau Rp 18 triliun diantaranya harus digunakan untuk program PKT.
"Wajib alokasi 30 persen dari nilai pekerjaan. Jadi kalau secara nasional, 30 persen dari Rp 60 triliun itu setara Rp 18 triliun. Itu pendapatan untuk warga desa," ujarnya.
Selanjutnya, dia menjelaskan dari Rp 18 triliun yang disebut sebagai upah atau pendapatan warga desa dalam mengerjakan proyek, secara matematika bisa menghasilkan daya beli warga meningkat menjadi Rp 90 triliun.
"Jadi dana desa dengan padat karya tahun ini bisa menciptakan di desa-desa sebanyak Rp 90 triliun, dan bisa menyerap rata-rata kalau kerjanya dua bulan itu menyerap lima juta orang desa, yang bekerja antara musim tanam dan musim panen," urainya.
Lebih jauh, dia menjelaskan swakelola yang dimaksud oleh Kemendes PDTT adalah perangkat dan masyarakat desa sebisa mungkin harus dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Selain itu, dia juga mendorong agar setiap proyek dapat memaksimalkan material dari desa tersebut.
"Sehingga uang bisa berputar di desa," ujarnya.
Menteri Eko pun selalu memantau pelaksanaan program PKT. Dia bahkan secara berkala mengunjungi desa-desa di berbagai pelosok negeri yang sedang menjalankan PKT. Dari hasil kunjungan tersebut, Eko melihat secara langsung betapa PKT mampu mengangkat perekonomian masyarakat desa.
Dalam kunjungannya ke Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapur, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (25/4/2018) lalu, misalnya, Eko menyaksikan bagaimana warga desa yang semula kesulitan mendapat pekerjaan kini bisa mendapatkan upah Rp 100 ribu per hari melalui program PKT.
Dengan menggunakan anggaran dana desa Rp 38.566.900, saat ini Desa Galuh melaksanakan program PKT untuk proyek pembangunan irigasi dengan volume 300 x 1,2 x 1 meter.
Tidak hanya kaum pria yang terlibat dalam program PKT ini.
Tidak sedikit diantaranya juga kaum hawa. Kebanyakan para ibu itu tertarik dengan upah yang ditawarkan yaitu Rp100 ribu per hari dengan masa kerja selama 30 hari.
"Ibu-ibu ikut nyangkul juga, suaminya nanti jangan ikut-ikutan dicangkul ya," canda Menteri Eko disambut tawa oleh pekerja, di Desa Sari Galuh, Rabu (25/4).
Ia berdialog dengan warga, guna memastikan bahwa seluruh warga desa turut membantu dan memantau program dana desa."Tahun ini Pak Presiden minta agar dana desa semuanya wajib dilakukan secara swakelola. Jadi dana desa tidak boleh pakai kontraktor. Karena kalau pakai kontraktor, nanti uangnya lari ke kota," terangnya kepada warga.
Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website Kemendes di https://www.kemendesa.go.id, Facebook: https://web.facebook.com/kemendesa.1,
Twitter: https://twitter.com/kemendesadan Instagram: https://www.instagram.com/kemendespdtt/?hl=id (*/pur/rud) Editor : Administrator