Senin, 20 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Karena Syarat-syarat PPDB Ini, Wali Murid Geruduk Dispendukcapil

14 Mei 2019, 23: 41: 51 WIB | editor : Wijayanto

BERI PENJELASAN: Staf Dispendik Gresik Surya saat memberikan penjelasan kepada wali murid lantaran salah memahami aturan PPDB.

MEMBERIKAN PENJELASAN: Staf Dispendik Gresik Surya saat memberikan penjelasan kepada wali murid lantaran salah memahami aturan PPDB. (FAHTIA AINUR ROFIQ/RADAR GRESIK)

GRESIK - Sedikitnya 700 orang tua wali murid Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), di Jalan Wakhid Hasyim, kemarin. Mereka datang mengajukan legalisir foto copy kartu keluarga (KK). Alasannya, sebagai salahsatu persyaratan pendaftaran PPDB.

Kehadiran ratusan wali murid ini sempat membuat kerepotan staf Dispendukcapil. Sebab, mereka berbaur bersama pemohon E-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran memenuhi gedung yang hanya menampungi sekitar 50 orang. Bahkan, sebagianbesar orang tua wali murid ini datang ke kantor Dispendukcapil Gresik sejak pukul 06.00, meski loket baru buka jam 08.00.

Dispendukcapil yang merasa aneh dengan kondisi ini kemudian menanyakan langsung kepada sejumlah orang yang mengurus legalisir foto copy KK. Dan jawabannya sama untuk persyaratan PPDB.  “Makanya kemudian saya tanyakan kepada Pak Mahin Kadispendik. Apakah benar ada persyaratan seperti itu. Ternyata jawabannya Dispendik tidak ada,” ujar Kepala Dispendukcapil Gresik Khusaini, kemarin.

Ternyata, wali murid salah paham dengan syarat PPDB SMP dan SMA negeri. Pada poin d disebutkan pendaftar diwajibkan menyerahkan foto kopi  KK atau surat domisili yang dilegalisir oleh lurah. “Wali murid mengira baik KK maupun surat domisili harus dilegalisir. Makanya mereka kesini karena yang berhak mengeluarkan legalisir KK kan Dispendukcapil,” ungkap dia.

Padahal, kalau foto kopi KK tidak perlu legalisir hanya menunjukkan yang asli saja. Hanya yang surat domisili wajib dilegalisir oleh lurah atau kepala desa untuk memastikan yang bersangkutan telah tinggal di sana selama enam bulan.  “Karena jumlah wali murid yang datang semakin banyak kami minta bantuan Dispendik untuk menjelaskan. Setelah dijelaskan, akhirnya bubar,” terangnya.

Ditambahkan, karena awalnya Dispendukcapil sendiri tidak tahu kalau ternyata salah paham, sejumlah wali murid tetap dibuatkan legalisir. “Ya ada yang sudah terlanjur dibuatkan. Ada yang dibatalkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Surya staf Dispendik yang diminta datang ke Kantor Dispendukcapil akhirnya memberikan penjelasan kepada wali murid. Dia mengakui memang ada kesalahpahaman terhadap aturan tersebut. “Memang untuk KK hanya menunjukkan aslinya saja tidak perlu legalisir,” ujarnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia