Senin, 20 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pemkot Sosialisasikan e-BPHTB ke 300 PPAT dan Notaris

24 April 2019, 14: 48: 28 WIB | editor : Wijayanto

Kepala BPKPD Kota Surabaya Yusron Sumartono

Kepala BPKPD Kota Surabaya Yusron Sumartono (DOK/RADAR SURABAYA)

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sosialisasikan penerapan sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau e-BPHTB. Selain itu, juga menyosialisasikan panduan PBB online. Sekitar 300 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris se-Surabaya diberikan pemahaman tentang sistem baru ini. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, sosialisasi ini sangat penting, karena sistem aplikasi pada aplikasi ini telah ditambah menu-menu khusus. Salah satunya adalah, bila ada warga dapat mengurus pajak secara mendiri, termasuk pula menu bukti lunas pada e-SPPT. 

“Sistem ini sudah kami terapkan sejak dua tahun lalu, PPAT dan notaris juga sudah sering menggunakan sistem ini. Tapi kali ini memang ada menu yang kami tambahkan untuk menyempurkan pelayanan,” kata Yusron saat memberikan sambutannya di Gedung Sawunggaling, Selasa (23/4).

Menurut Yusron, acara sosialisasi kepada PPAT dan notaris se-Surabaya itu merupakan tindak lanjut dari acara kerja sama atau MoU antara pemerintah daerah dengan Bank Jatim, Direktorat Jenderal Pajak dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diinisiasi oleh KPK. 

Dirinya menjelaskan, tujuan ditambahnya fitur tersebut juga untuk pengoptimalisasian pendapatan daerah dan penertiban aset atau barang milik daerah.

“Jadi, kami berharap nanti PPAT dan notaris bisa membantu wajib pajak dan tidak ada proses-proses yang berbelit-belit, sehingga tidak menimbulkan praktek-praktek korupsi yang tidak diharapkan,” tegasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, pemkot sudah menerapkan semua hal yang dianjurkan oleh KPK, terutama dalam hal pelaporan secara online. Selain itu, juga telah menerapkan sistem online sejak dua tahun silam, sehingga saat ini sudah tidak ada keluhan dalam penerapannya. “Kalau Surabaya kan sudah menerapkan aplikasi, maka sudah tidak ada keluhan. Bahkan, KPK pun sudah memonitor kinerja kami dan sudah paham apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya,” tegasnya.

Ia mengaku, bahwa semua sistem ini tidak akan berguna tanpa ada dukungan dari pihak PPAT dan notaris di Kota Surabaya. Oleh karena itu, ia terus berharap ke depannya Pemkot Surabaya bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka. (gin/nur)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia