Kamis, 25 Apr 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Miliaran Rupiah Anggaran Kartu Gresik Sehat Tidak Terserap

15 April 2019, 16: 39: 36 WIB | editor : Wijayanto

TAK TERSERAP: Plt Kadinkes dr Endang Puspitowati SpTHT saat mendampingi Bupati Sambari mengunjungi pasien DBD di RSUD Ibnu Sina.

TAK TERSERAP: Plt Kadinkes dr Endang Puspitowati SpTHT saat mendampingi Bupati Sambari mengunjungi pasien DBD di RSUD Ibnu Sina. (FAHTIA AINUR ROFQ/RADAR GRESIK)

GRESIK - Tidak validnya data kemiskinan yang dimiliki pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik kembali menimbulkan masalah. Setelah BPNT, kali ini giliran bantuan Kartu Gresik Sehat (KGS). Dari laporan Dinas Kesehatan (Dinkes), mereka mengaku kesulitan untuk menyerap anggaran yang disediakan karena data yang masih belum valid.

Anggaran premi KGS pada tahun 2018 mencapai Rp 7,4 miliar. Dari jumlah tersebut Dinkes hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp 4,6 miliar. Sehingga, masih ada sisa anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,8 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik dr Endang Puspitowati mengatakan, untuk sisa anggaran yang tidak terserap karena datanya tidak valid. Sebab, untuk kategori miskin indikatornya masih sangat umum. “Seperti tidak miliki jamban di rumahnya atau miskin yang bagaiamana penerjemahannya masih belum jelas,” ujarnya saat rapat bersama dewan.

Untuk mengatasi persoalan data ini, pihaknya bakal melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti Dinas Sosial (Dinsos), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapedda) dan pihak pemerintah desa (Pemdes). Dari sana, semua data akan terkonfirmasi.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengaku heran, hingga kini Pemkab Gresik belum memiliki data jelas berapa jumlah keseluruhan warga miskin. Akibatnya banyak anggaran yang tidak terserap. “Yang menjadi menarik setiap persoalan di OPD rata-rata tidak validnya data,” jelasnya.

Karena itu dia mengusulkan agar seluruh data kemiskinan tercover menjadi satu pintu. Salah satu daerah yang dianggap cukup baik mengaplikasikan data kemiskinan adalah Kota Makassar. Disana, disebut Huda ada ruangan khusus yang disediakan oleh Pemkot untuk mengurusi persoalan data.

 “Seluruh warga, baik miskin atau tidak ada datanya. Bahkan ketika yang bersangkutan semula kaya kemudian jatuh miskin ada dataya,” tuturnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia