Jumat, 26 Apr 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Rifai Menang Gugatan di PTUN, KPU Diminta Cabut SK Pencoretan Caleg

20 Maret 2019, 12: 10: 02 WIB | editor : Wijayanto

BATAL DICORET: Caleg DPRD Sidoarjo asal Partai Gerindra, M Rifai.

BATAL DICORET: Caleg DPRD Sidoarjo asal Partai Gerindra, M Rifai. (DOK/RADAR SIDOARJO)

SIDOARJO - Gugatan Mohammad Rifai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo membuahkan hasil. Majelis hakim PTUN Surabaya akhirnya mengabulkan semua gugatan penggugat atas pencoretan Rifai dari daftar caleg tetap (DCT) DPRD Sidoarjo dari Partai Gerindra.

Majelis Hakim PTUN yang diketuai Husain Amin Efendi memerintahkan KPU Sidoarjo untuk mencabut surat keputusan (SK) yang telah mencoret Mohammad Rifai dari DCT DPRD Sidoarjo 2019. Bukan hanya itu. Majelis juga memerintahkan KPU Sidoarjo untuk mengembalikan nama Rifai ke DCT.

"Memerintahkan kepada KPU untuk kembali memasukan nama Mohammad Rifai ke dalam daftar caleg tetap sejak putusan ini dibacakan maksimal tiga hari ke depan karena putusan ini final dan mengikat. Tidak ada upaya banding maupun kasasi," ungkap Husain.

Majelis hakim memiliki banyak pertimbangan atas dikabulkannya gugatan Rifai itu. Di antaranya, KPU bukan bagian dari para pihak yang mendasarkan pencoretan terhadap penggugat dengan dasar petikan putusan dan ancaman pidana penggugat di bawah lima tahun penjara.

Kuasa hukum penggugat Yunus Susanto mengapresiasi putusan majelis hakim. Dia pun meminta KPU Sidoarjo menghormati putusan majelis hakim PTUN Surabaya. Yakni segera mencabut keputusan KPU yang telah mencoret nama Rifai dan memasukan namanya ke dalam DCT DPRD Sidoarjo. "Karena putusan ini sudah final," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin ketika dikonfirmasi mengaku akan berkonsultasi ke KPU Jawa Timur terkait putusan kemarin. "Kami akan segera konsultasi atas putusan itu," ungkapnya usai sidang.

Seperti diketahui, KPU Kabupaten Sidoarjo mencoret Mohammad Rifai dari DCT anggota DPRD Sidoarjo 2019 karena menilai sudah ada kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA) atas kasus ijazah palsu yang digunakan dalam pencalonan anggota DPRD Sidoarjo 2014 silam.

Pencoretan itu didasarkan atas diterimanya  petikan putusan Kasasi MA Nomor 592.K/Pid.Sus/2018. Yakni, memperbaiki putusan pengadilan tinggi jawa timur no 129/Pid/2017/PT. SBY tanggal 3 April 2017 yang menguatkan putusan PN Sidoarjo No 456/Pid.sus/PN.SDA tanggal 9 November 2016 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana enam bulan penjara. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia