Rabu, 20 Mar 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Siswa Miskin Dapat Bantuan Rp 1 Juta Per Tahun

14 Maret 2019, 14: 36: 54 WIB | editor : Wijayanto

BANTUAN: Siswa SMA kurang mampu bakal mendapat subsidi dari Pemkab Gresik sebesar Rp 1 juta pertahun.

BANTUAN: Siswa SMA kurang mampu bakal mendapat subsidi dari Pemkab Gresik sebesar Rp 1 juta pertahun. (YUDHI DWI ANGGORO/RADAR GRESIK)

GRESIK – Kendati pengelolaannya telah diambil alih provinsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tetap memberikan kepedulian terhadap siswa SMA. Tahun ini, Pemkab menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin tingkat SMA. Bantuan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Kartu Gresik Pintar (KGP).

Anggaran sebesar Rp 1 miliar tersebut akan dibagikan kepada 1.000 siswa SMA miskin yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik. Persiswa rencananya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 juta.

Kepala Sub bagian Pelaporan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik Rony AP mengatakan untuk bantuan kepada siswa SMA yang tidak mampu memang baru dimulai tahun 2019 ini. “Untuk tahun 2018 lalu hanya untuk siswa SMP dan SD saja,” ujarnya, saat dikonfirmasi.

Dikatakan, bantuan tersebut masuk di dalam anggaran KGP yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Tetapi untuk kartunya saat ini masih dalam proses cetak. “Anggarannya sudah ada, tinggal menunggu percetakan kartu selesai,” terang dia.

Dijelaskan, secara kelembagaan, SMA memang tanggung jawab Pemprov Jatim. Namun, siswanya tetaplah menjadi tanggung jawab Dispendik Gresik.  “Karena mereka juga warga Gresik sehingga Pemkab Gresik tetap memiliki tanggung jawab terhadap mereka,” ungkap dia.

Menurut dia, bantuan KGP ini nantinya bisa digunakan siswa untuk membeli kebutuhan personal. Misalnya, seragam, tas, sepatu, alat tulis, hingga buku penunjang mata pelajaran. “Harus digunakan untuk kebutuhan sekolah. Tidak yang lain,” terangnya.

Sementara, Kepala Dispendik Gresik Mahin mengatakan untuk siswa tidak mampu yang belum mendapat kartu, dipersilahkan melapor ke Dinas Sosial. Nanti dari sana bakal diverifikasi kemudian jika layak akan dimasukan ke BDT. “Ya untuk SMA baru tahun ini ada KGP. Karena siswanya kan warga Gresik jadi tanggungan Pemkab. Kalau lembaganya menjadi wewenang Pemprov,” pungkas dia. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia